PINISI.co.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Lampung, Bustami Zainuddin menilai apa yang sekarang banyak dimunculkan sebagai wacana bagaimana seharusnya DPD membela dan mengagregasikan kepentingan daerah dan masyarakat, sudah dilakukan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
“Saya obyektif saja. Sekarang banyak muncul wacana dan gagasan bagaimana seharusnya DPD berperan. Lho bukannya lima tahun ini justru DPD sangat menonjol sebagai rumah besar masyarakat semua lapisan. Bahkan banyak persoalan terkait kepentingan daerah yang tersumbat, selesai dalam lima tahun ini,” ungkap Bustami di Jakarta, Minggu (29/9/2024).
Ditambahkan, karakteristik LaNyalla yang bergerak cepat, terbuka dan tidak menunda pekerjaan, terbukti dapat menyelesaikan beberapa persoalan. Karena Ketua DPD tersebut juga menempuh beberapa terobosan dalam menyuarakan kepentingan daerah. Salah satunya adalah dengan melaporkan langsung kepada Presiden.
Dicontohkan Bustami, saat pembangunan Sirkuit Mandalika, ada beberapa kendala lintas sektor, tapi dapat diselesaikan dengan mempertemukan semua stakeholder yang difasilitasi Ketua DPD. Begitu pula kendala perubahan status sembilan kampus IAIN menjadi UIN, yang sudah berlangsung menahun, juga dapat diselesaikan dalam forum antar stakeholder yang tidak sampai satu jam pertemuan.
“Aduan petani sawit rakyat, tentang dana peremajaan sebesar 30 juta rupiah yang dinilai kurang, juga langsung ditindaklanjuti dengan mempertemukan BPD-PKS, kemenkeu dan asosiasi petani sawit rakyat. Alhamdulillah sekarang sudah jadi 60 juta rupiah sesuai permintaan petani,” tandasnya.
Bahkan, lanjutnya, problem puluhan tahun lainnya, tentang Surat Ijo di Kota Surabaya juga sudah progress di kementerian ATR/BPN untuk solusinya. Begitu pula guru honorer di Jatim, sekitar 5000 guru berhasil diperjuangkan menjadi PPPK. “Sampai mereka menerbitkan buku tentang perjuangan Pak Ketua. Ini nyata dan konkret,” urai mantan Bupati Way Kanan, Lampung itu.
Bustami juga menyorot kinerja Nono Sampono selama menjadi Pimpinan DPD RI, yang aktif memfasilitasi penyelesaian berbagai konflik agraria dan antar pemerintah daerah. Termasuk menyelesaikan sengketa ganti rugi tanah pembangunan Blok Masela, Agustus 2022 lalu. Selain itu, Nono juga tercatat memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Provinsi Papua.
“Bahkan RUU tentang Daerah Kepulauan, yang muaranya tentang keadilan fiskal, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kepulauan yang selama ini kurang perhatian, juga diinisiasi oleh Pak Nono. Itu semua sudah dilakukan. Kok sekarang baru menjadi wacana dan jargon kampanye. Obyektif saja lah,” tandasnya.
Seperti diketahui, DPD RI akan menghelat sidang paripurna dengan agenda pemilihan paket pimpinan yang direncanakan pada 1 Oktober 2024 petang.(Syam)
