Kolom Ruslan Ismail Mage
Mahasiswa menyukai materi kuliah dijelaskan dengan menggunakan bahasa analogi. Mereka antusias mendengarkan kuliah virtual ketika saya analogikan negara sebagai sebuah “mobil bus besar” yang sedang mengangkut kurang lebih 250 juta penumpang menuju kota bahagia di jalan damai, RT Kesejahtetaan RW Kemakmuran. Berhasil tidaknya mobil bus indonesia sampai kota bahagia tergantung mesin birokrasinya, apakah bisa mensuplai energi turbo memutar roda mobil bus Indonesia, atau justru mesin birokrasinya tersendat-sendat lalu mogok karena bahan bakarnya sudah di bawah garis merah atau karena olinya habis.
Bahan bakar mesin birokrasi adalah “fair law enforcement”, sementara oli mesin birokrasi adalah “etika dan moralitas”. Kalau mesin birokrasi selalu terawat, rutin servis berkala, bahan bakarnya tidak pernah lagi menyentuh garis merah, dan olinya selalu terkontrol, selebihnya nasib penumpang sudah ditentukan kecekatan sang sopir mengemudi.
Dalam negara demokrasi, kecekatan sang sopir dalam mengendalikan laju mobil di jalan sangat menentukan. Tentu ini berkaitan dengan kondisi jalan yang susah diprediksi. Kadang lurus menanjak lalu tajam menurun, berkelok-kelok, melewati beberapa perempatan dan pertigaan jalan yang membutuhkan kematangan sopir menentukan sikap ke kiri atau ke kanan. Lalai sedikit bisa menyebabkan ban mobil tergelincir dan masuk ke jurang.
Kalau sang sopir memiliki kecekatan mengemudi, piawai sigzag menghindari lubang, bukan berarti perjalanan sudah mulus tanpa gangguan. Masih ada hambatan yang akan menghalangi lajunya mobil bus Indonesia yang sarat penumpang, yaitu ketika ban tertusuk paku. Dalam konteks tulisan ini, paku yang sering menusuk ban mobil bus Indonesia adalah partai politik yang memiliki banyak kepentingan. Bahkan tidak jarang tusukan paku ini bisa membuat sang sopir tidak berdaya dan kehilangan eksistensinya.
Dalam beberapa dasawarsa, penyakit yang paling sering membuat mesin birokrasi Indonesia macet dan mogok adalah “korupsi”. Dua kasus terbaru yang membuat kurang lebih 250 juta penumpang mobil bus Indonesia hanya mampu melongo sambil ngurut dada adalah tajamnya tusukan paku mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Keduanya tidak bisa mengelak menyeret nama partainya masuk ke dalam lingkaran setan korupsi Indonesia.
Jadi administrator negara sebagai elemen utama mesin birokrasi yang terkena OTT KPK bukan karena hukum lemah. Konon kabarnya kalau ada negara demokrasi yang maju dan berkembang karena banyaknya regulasi mengatur bagaimana pengelolaan negara, Indonesia termasuk salah satunya yang akan maju pesat, karena kaya regulasi.
Namu banyaknya regulasi yang mengatur tidak serta merta membuat sistem pengelolaan negara menjadi baik dan benar. Justru sebaliknya tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat. Alasannya karena miskinnya etika dan moralitas sebagian penyelenggara negara. Ini yang saya sebut “defisit etika moral di tengah surplus regulasi.”
Lalu pertanyaan klasiknya, kapan mobil bus Indonesia yang membawa penumpang kurang lebih 250 juta rakyat bisa sampai kota bahagia kalau elemen-elemen utama dalam mobil bus itu hampir kropos semua etika dan moralitasnya? Untuk menjawab pertanyaan hakiki ini, saya gunakan ajaran “politik harapan” yang mengatakan : “sebesar apa pun persoalan yang melanda bangsamu, walau akan melahirkan tragedi kemanusiaan sekali pun, jangan pernah kehilangan harapan, karena harapan adalah identitas kemanusiaan.” Semoga pelantikan enam menteri baru bisa mengurangi defisit etika dan moralitas penyelenggara negara.
Penulis : Akademisi, Inspirator dan Penggerak, Founder Sipil Institute
