PINISI.co.id- Kengototan pemerintah dan DPR untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dikritisi berbagai pihak, termasuk Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. Lebih dari itu, sejumlah kalangan mengusulkan agar Pilkada serentak diundur hingga 2021.
Menurut LaNyalla, pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang keputusan tersebut, mengingat Kemenkes dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah Covid-19 berakhir.
Karena itu, LaNyalla mengingatkan bahwa masih banyak daerah baik provinsi kota dan kabupaten dalam zona merah, bahkan kurvanya belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Malahan di sebagian daerah tren kurvanya menanjak. “Ini dari segi wabah itu sendiri, belum dari kualitas Pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi pandemi belum berakhir,” kata LaNyalla, yang mempertanyakan urgensi dilaksanakan Pilkada akhir tahun ini.
Dalam pandangan Dewan Kehormatan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP-KKSS) ini, Bangsa Indonesia tidak terancam bubar hanya karena Pilkada ditunda. Sebab sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.
“Justru kita semakin menderita apabila pandemi Covid-19 tidak segera berakhir. Sebaiknya, pemerintah fokus menangani wabah ini,” saran LaNyalla.
Adapun terkait penganggaran, mantan Ketua Umum PSSI itu, sepakat atas refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah yang mematikan ini. ”Dengan menunda anggaran belanja yang masih bisa ditunda kemudian mengalihkannya untuk anggaran pandemi,” jelas LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, untuk Pilkada 2020 ini, KPU sudah mengajukan tambahan anggaran Rp 535,9 miliar. “Padahal anggaran Pilkada bisa ditunda dulu,” pungkas LaNyalla. [Lip/Kompas (29/5/20)]
