PINISI.co.id- Pandemi Covid-19 membuat perekonomian nasional tumbuh negatif 5,23 persen. Praktis, semua sektor ekonomi terimbas termasuk pelaku ekonomi usaha kecil, lebih-lebih usaha ultramikro.
Karena itu, perlu pemberdayaan dan dukungan total kepada usaha ultramikro menjadi salah satu prioritas pemerintah saat melakukan transformasi serta menyetel ulang perekonomian nasional sebagai upaya memanfaatkan momentum krisis.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia H.M Ikhsan Ingratubun, SE,SH., mengatakan, jumlah usaha ultramikro dan informal sangat masif sehingga pemberdayaan terhadap mereka sangat signifikan mendorong ekonomi nasional.
Menurut Ikhsan yang juga Ketua Departemen UMKM dan Koperasi BPP KKSS ini, usaha ultramikro kesulitan berkembang dan naik kelas karena kerap luput dari program bantuan dan pemberdayaan pemerintah. Padahal, potensi mereka mendorong ekonomi sangat besar.
Usaha ultramikro merupakan strata paling bawah dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dikerjakan hanya satu orang dengan modal Rp 1 hingga Rp 2 juta. Kelompok ini tergolong masyarakat berpendapatan rendah atau miskin, antara lain meliputi penjual asongan, pedagang kaki lima, warung kecil, bakul pasar, dan pekerja informal lainnya dengan mengandalkan pemasukan harian.
Berbeda dengan kelompok UMKM lain, usaha ultramikro umumnya belum pernah berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan.
Kondisi ini, dalam pandangan Ikhsan, membuat usaha ultramikro sering luput dari bantuan pemerintah. “Akibatnya, bertahun-tahun usaha ultramikro tak pernah bisa berkembang dan sulit melepaskan diri dari kemiskinan,” kata Ikhsan seperti dikutip Kompas, (25/8/2020).
Sementara data statistik mencatat, per Februari 2020, jumlah pelaku usaha ultramikro dan informal mencapai 70 juta orang, setara 56,5 persen dari total tenaga kerja Indonesia. [Lip]
