Negeriku Nusantara Baru, Indonesia Maju di 79 Tahun Kemerdekaannya

0
255
- Advertisement -

Kolom Fiam Mutamin

BAGAIMANA Ibukota
Negara terwujud, dengan pertimbangan apa Ibukota Negara Jakarta perlu dipindahkan ke tempat yang dipilih sekarang ini di Panajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur.

Apa latarbelakang yang menjadi harapan kedepannya untuk kepentingan Nasional/ Kemaslahatan Rakyat, sebuah Bangsa besar yang luas wilayah, keragaman suku budaya dan adat istiadat / multietnik dan besarnya kekayaan sumberdaya alamnya.

Dua hal ini yang penting ini perlu diuraikan untuk pemahanan ke publik, agar tidak menjadi multi penafsiran yang diperdebatkan antara yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan perpindahan Ibukota Negara itu.

Awal Wacana Pemindahan Ibukota Negara

- Advertisement -

AWAL pemerintahan Presiden Soekarno muncul wacana untuk pemindahan Ibukota Negara Jakarta ke Kalimantan Tengah dengan wilayah yang lebih luas.

Renungan wacana Bung Karno sang Proklamator Kemerdekaan ke wilayah yang lebih luas untuk membangun infrastruktur laiknya sebuah Ibukota negara besar yang terbayangkan ratusan tahun kedepan.

Kemudian dari sekian kali pergantian pemerintahan, di era Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan yang kedua, impian Wacana Bung Karno dideklarasikan lahirnya IKN di Kalimantan Timur dengan kajian terukur menurut versi pemerintahannya meskipun tidak dipublikasikan terbuka ke publik.

Dari hal itui dapat dibaca bahwa ada dua hal yang mendasarinya dengan pertimbangan : Geografi dan aksebilitas pergerakan antar pulau dari dan ke ibukota.

Perkembangan populasi dan kebutuhan dasar akan pemukiman dan sumber sumber kehidupannya.

Dengan dua hal itu menjadi acuan dibangunnya ibukota negara untuk kebutuhan beberapa puluh tahun kedepan.

Pembangunan itu harus dimulai supaya ada agenda nasional.yang menjadi kewajiban yang perlu diteruskan dari satu pemerintah ke generasi pemerintan berikutnya.

Pembangunan yang berkesinambungan dengan perencanaan yang terukur, bukan jadi proyek uji coba dan seyogianya mesti ada Pokok Pokok Haluan Pembangunan
Nasional per skala lima tahunan yang jadi landasan yang diaktualisasi setiap lima tahun pergantian pemerintahan.

Dalam mengelola pemerintahan ini harus terkonsepsi bukan dengan improvisasi penafsiran selera satu rezim.

Apabila pemerintahan menampakkan amanah seperti ini maka wibawah Pemerintah perlu dihormati tidak dilecehkan dan direndahkan dengan berbagai narasi sebutan dagelan yang tidak layak.

Semoga negeriku Nusantara Baru, Indonesia Maju dan Sejahterah menjadi kenyataan, aamiin.

Legolego Ciliwung 19 Agustus 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here