Oleh Dr. Andi Muhammad Rusdi Galigo
Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Pengamat Perlindungan Konsumen Nasional
Pasar bergerak cepat. Regulasi tertatih. Di tengah ledakan ekonomi digital yang mengubah cara masyarakat membeli, menjual, dan berinteraksi, konsumen justru menjadi pihak yang paling rentan. Mereka menghadapi risiko transaksi yang kompleks, sengketa yang sulit diselesaikan, dan praktik usaha yang belum sepenuhnya diatur hukum. Hari Konsumen Dunia seharusnya menjadi momentum peringatan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar slogan, melainkan fondasi keadilan ekonomi. Sayangnya, fondasi itu masih rapuh.
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi secara drastis. Barang dan jasa kini bisa dibeli kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi dan platform daring. Kemudahan ini telah mengubah perilaku konsumen dan pola bisnis secara fundamental. Namun, di balik kenyamanan itu, muncul berbagai risiko baru. Barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, pengembalian dana yang berbelit, hingga sengketa layanan digital yang rumit adalah beberapa masalah yang kerap dihadapi konsumen.
Ketika regulasi tidak mampu mengejar laju inovasi pasar, konsumen otomatis menanggung risiko lebih besar. Sementara pelaku usaha memiliki fleksibilitas tinggi dan dukungan teknologi, konsumen harus menghadapi ketidakpastian yang kadang merugikan. Ini adalah paradoks pasar modern: kemudahan transaksi yang tampak mempermudah justru bisa membuat konsumen lebih rentan.
Regulasi Tertinggal di Era Digital
Hingga saat ini, perlindungan konsumen di Indonesia masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini tentu menjadi tonggak penting sejarah perlindungan konsumen, namun ia lahir dalam konteks ekonomi yang sangat berbeda. Pada saat itu, perdagangan digital dan ekonomi berbasis aplikasi belum ada. Transaksi lintas platform atau lintas negara pun masih sangat terbatas.
Wacana revisi undang-undang telah bergulir bertahun-tahun, bahkan masuk dalam agenda legislasi DPR. Namun hingga kini, pembahasannya belum mencapai tahap pengesahan. Sementara pasar bergerak dengan cepat, konsumen tetap berada di posisi yang rentan. Regulasi yang seharusnya menjadi pelindung kini tampak tertinggal jauh di belakang realitas pasar.
Hambatan Legislasi dan Tarik-Menarik Kepentingan
Lambatnya pembahasan revisi undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya terkait dengan kompleksitas materi yang harus diatur, tetapi juga karena banyaknya sektor yang terdampak dan kepentingan yang bertabrakan. Revisi undang-undang ini harus mengakomodasi berbagai isu baru yang muncul seiring perkembangan pasar digital, seperti tanggung jawab platform daring terhadap produk dan layanan, perlindungan data pribadi konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa elektronik, hingga peran dan kewenangan lembaga pengawas yang harus lebih tegas.
Selain faktor teknis tersebut, terdapat tantangan politik dan ekonomi yang tidak kalah signifikan. Regulasi perlindungan konsumen menyentuh hampir seluruh sektor industri—mulai dari perdagangan, jasa keuangan, transportasi, hingga layanan kesehatan dan digital. Dunia usaha kerap menyuarakan kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi inovasi, menambah beban administrasi, atau menimbulkan risiko hukum yang membatasi fleksibilitas bisnis. Di sisi lain, konsumen menuntut kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat agar risiko transaksi yang merugikan dapat diminimalkan.
Tarik-menarik kepentingan ini sering memunculkan dinamika yang memperlambat proses legislasi. Di satu sisi, DPR harus mempertimbangkan aspirasi dunia usaha agar iklim investasi dan inovasi tidak terganggu. Di sisi lain, pemerintah dan legislator memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak konsumen yang rentan, terutama dalam ekosistem pasar digital yang berkembang cepat. Ketidakseimbangan antara kepentingan ini dapat menyebabkan pembahasan tertahan, perdebatan panjang, dan pengkajian berulang-ulang terhadap pasal-pasal yang sensitif.
Faktor lain yang turut menghambat adalah koordinasi antar-lembaga. Revisi RUU perlindungan konsumen memerlukan masukan dari kementerian perdagangan, kementerian komunikasi dan informatika, otoritas jasa keuangan, serta lembaga pengawas independen. Setiap lembaga memiliki pandangan, prioritas, dan kepentingan yang berbeda, sehingga kesepakatan kolektif sulit dicapai. Ketika terjadi perbedaan interpretasi terhadap tanggung jawab masing-masing pihak atau batasan kewenangan, proses legislasi dapat tersendat bahkan bertahun-tahun.
Selain itu, tekanan publik dan opini media juga kadang memengaruhi kecepatan penyelesaian RUU. Isu-isu yang sensitif, seperti perlindungan data konsumen atau tanggung jawab platform digital global, sering kali memicu debat publik dan pro-kontra yang memerlukan kajian mendalam sebelum legislatif berani mengambil keputusan final. Semua faktor ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat membuat revisi undang-undang yang seharusnya menjadi kebutuhan mendesak terus tertunda, sementara konsumen tetap menghadapi risiko yang semakin kompleks di pasar digital.
Perlindungan Konsumen adalah Fondasi Pasar Sehat
Pasar yang sehat bukan hanya soal transaksi dan keuntungan semata, tetapi juga soal perlindungan konsumen. Ketika konsumen diabaikan, hubungan ekonomi menjadi timpang, dan risiko kerugian berpindah sepenuhnya ke masyarakat. Regulasi yang adaptif dan tegas menjadi kebutuhan mendesak agar konsumen terlindungi, sekaligus memberi kepastian hukum bagi dunia usaha untuk berinovasi tanpa mencederai hak masyarakat.
Pengamat perlindungan konsumen dan akademisi hukum ekonomi menekankan bahwa regulasi yang tertinggal akan menimbulkan ketimpangan struktural. Konsumen yang dirugikan sering kali harus menanggung konsekuensi sendiri, menghadapi proses sengketa yang panjang, dan menelan kerugian finansial yang seharusnya bisa diminimalkan. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di level ekonomi nasional.
Momentum Hari Konsumen Dunia
Hari Konsumen Dunia seharusnya menjadi panggilan serius bagi pembuat kebijakan. Percepatan pembahasan revisi undang-undang perlindungan konsumen bukan sekadar agenda politik, tetapi kebutuhan nyata. Pemerintah dan DPR tidak bisa terus menunda. Setiap hari konsumen berhadapan dengan risiko di pasar digital, dan setiap penundaan berarti kerugian yang terus menumpuk.
Regulasi yang relevan dengan era digital akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan terpercaya. Percepatan legislasi bukan hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan.
Jika DPR dan pemerintah terus menunda revisi undang-undang perlindungan konsumen, yang dirugikan bukan hanya aturan hukum, tetapi jutaan konsumen yang setiap hari bertransaksi di pasar digital. Hari Konsumen Dunia seharusnya menjadi peringatan serius: konsumen tidak boleh selalu menjadi pihak yang menanggung risiko paling besar. Regulasi harus bisa mengikuti perkembangan pasar, bukan tertinggal di belakang. Jika hak konsumen tidak dilindungi sekarang, kita gagal membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan untuk masa depan.
