Kolom Ruslan Ismail Mage
Selama ini kontruksi pemikiran saya dan mungkin sahabat pembelajar pada umumnya mengatakan “masa depan suatu bangsa atau daerah ditentukan oleh pemimpinnya.” Namun setelah direnungi dan dianalisa lebih dalam, ternyata ada kesalahan mendasar tanpa kita sadari. Yang benar adalah masa depan suatu bangsa atau daerah bukan ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi mutlak “ditentukan oleh rakyatnya.” Berikut alasan pembenarnya.
Menuju Pemilukada serentak 9 Desember 2020, mungkin kurang dari lima menit waktu yang dibutuhkan rakyat di bilik suara untuk menentukan pilihan siapa pemimpin yang diberi kepercayaan untuk memikirkan, mendesain, dan membangun daerahnya lima tahun ke depan. Kalau rakyat memilih pemimpin yang benar dan amanah, otamatis daerahnya akan berkembang dangan baik menuju kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya kalau rakyat memilih pemimpin yang salah dan bermental korup, otomatis juga pembangunan daerahnya akan terkendala. Hampir bisa dipastikan pemimpin bermental korup akan melakukan korupsi kebijakan yang menguntungkan orang atau kelompok tertentu. Kondisi inilah kemudian menjadi cikal bakal korupsi anggaran yang merugikan rakyat.
Ibarat sebuah bus antar kota yang penuh sesak penumpang, tentu tergantung sopirnya. Kalau sopirnya cerdas, cekatan dan memahami segala kondisi jalan, tentu penumpangnya (rakyat) bisa melaju menuju ke kota bahagia. Sebaliknya kalau sopirnya tidak memahami seluk beluk jalan dan kondisi mobil, maka ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinannya mobil tetap melaju, namun tidak sampai kota sejahtera tetapi berbelok masuk jurang. Kedua, kemungkinan tetap melaju tetapi di tengah jalan mobil mogok. Akibatnya seluruh penumpang (rakyat) harus ikut mendorong mobil mogok.
Dari sinilah tulisan ini mulai menarik diikuti. Betapa tidak! Setiap musim pemilu dan pemilukada selalu bermunculan sopir-sopir baru yang kurang kalau tidak bisa disebut tidak memiliki “investasi modal sosial” di daerahnya. Kemunculannya tidak lebih karena memiliki jaringan dan modal finansil untuk menyiapkan kendaraan politik menuju kantor KPUD mendaftar. Sementara sopir lama pergerakannya lambat kalau tidak bisa disebut jalan di tempat tidak maju-maju daerahnya.
Tulisan ini tidak bermaksud mengatakan sopir-sopir baru ini kurang berkualitas dibandingkan sopir lama yang sudah pengalaman. Bisa jadi sopir baru lebih terampil mengemudikan mobilnya, lebih cekatan melewati jalan berliku dan terjal, lebih fres dan familiar mengatur dan melayani penumpangnya. Terlebih tantangan ke depan menuju kota sejahtera semakin berat jalannya, sehingga membutuhkan energi kreatif berlebih untuk berpacu di jalan yang bergelombang.
Jadi mau sopir lama atau baru, itu tidak jadi masalah. Menjadi masalah kemudian kalau rakyat belum mengenal lebih dalam karakter, sifat perilaku, dan visi misi calon pemimpinnya yang akan membawanya menuju kota sejahtera. Apalagi tidak sedikit yang muncul tiba-tiba hanya di musim pemilukada menebar spanduk dan balihonya sebagai calon pemimpin meminta dukungan rakyat. Pada sisi lain pemimpin lama bergerak merangkak seperti keong tidak jelas kapan sampai kota sejahtera.
Terjadinya kebingungan dan miskinnya pemahaman rakyat terhadap sosok calon pemimpin yang akan dipilih pada Pemilukada Desember 2020 ini, tentu sangat memprihatinkan bagi masa depan daerah. Jangan sampai rakyat setelah keluar dari bilik suara harus “mendorong mobil mogok” karena salah memilih pemimpin. Ketika diusut, ternyata sang sopir tidak terampil merawat mobil dan tidak cekatan mengemudikannya. Bensin habis, air radiotor kering, dan semua ban gundul tidak terurus. Surat isin mengemudinya pun pakai SIM tembak. Akibatnya, lagi-lagi rakyat mederita kena tipu janji kampanye. Sudah ketipu harus dorong mobil mogok lagi. Lengkaplah sudah penderitaan rakyat.
Penulis Akademisi, Inspirator dan penggerak, Founder Sipil Instirute Jakarta
