PINISI.co.id- Meskipun Musyawarah Kerja Nasional KKSS I usai Minggu pekan lalu di Claro Hotel Makassar, namun waktu penyelenggaraan setengah hari membuat kurang maksimalnya pembahasan agenda Mukernas.
Sejumlah peserta dari Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS tampak kurang puas akan penggunaan waktu yang terlalu mepet mengingat banyak hal penting yang hendak dikemukakan.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum KKSS Muchlis Patahna menyarankan agar rumusan Mukernas yang tidak sempat menjadi bahasan dapat mengirimkan materinya dalam bentuk tertulis.
Sekretaris BPW KKSS Jawa Timur H.M.Gasman Gazali menyayangkan Mukernas berlangsung terlalu cepat padahal berbagai soal bisa didiskusikan secara bersama terkait problem-problem KKSS yang ada di daerah, khususnya Jawa Timur.
“Sudah saatnya KKSS melakukan reorientasi visi dan juga revitalisasi fungsi dan perannya. KKSS Jawa Timur misalnya ingin merekomendasikan pokok-pokok pikiran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat diwujudkan dalam program-program pendidikan, ekonomi dan sosial budaya,” kata Gasman kepada PINISI.co.id.
Sedana dengan itu, Ketua BPW KKSS DKI Jakarta Syamsul Zakaria merasakan minimnya waktu Mukernas mengakibatkan bahasan materi acara kurang dieksplor, padahal di forum inilah BPW bisa mengevaluasi kinerja BPP KKSS. Sayangnya juga sejumlah peserta dari daerah kurang diakomodir,” jelas Syamsul yang mendorong agar Mukernas berikutnya digelar lebih optimal.
Hal serupa dilontarkan Muhammad Andilempong, dari KKSS Kalimantan Utara. Mengingat waktu Mukernas yang sangat terbatas, ia melihat saran dan pendapat peserta tidak semuanya mampu diakomodir sehingga ia mengusulkan sebaiknya hasil Mukernas dibahas ulang oleh BPW dan BPP secara daring via Zoom.
Dicontohnya kasus anak TKI di Malaysia dan sekitarnya yang ratusan ribu jumlahnya tidak dapat bersekolah sehingga perlu penanganan khusus. “Kasihan anak TKI, orang tuanya sudah susah tidak dapat rezki di Indonesia sehingga merantau di negeri orang. Kalau anaknya tidak tertangani dengan baik maka kita akan kehilangan satu generasi. Kiranya mereka dapat dibangunkan sekolah khusus di perbatasan Kaltara,” usul Andilempong.
Selain itu, masalah krusial lainnya yang tersisa adalah dualisme sejumlah pilar yang masih silang sengkarut hubungannya dengan BPP KKSS.
Karena itu, Ketua BPW KKSS Papua Mansur menyarankan agar hasil Rekomendasi Mukernas I 2022 dibuatkan draf dan dibahas lewat daring (Zoom) yang diikuti oleh tim dari BPP KKSS dan BPW. (Lip)
