Kolom Muchlis Patahna
Atmosfer politik terutama kompetisi pemilihan presiden jelang 2024 diperkirakan suhunya makin panas. Terutama setelah koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) menetapkan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan.
Meskipun penetapan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini belum dideklarasiksn secara resmi untuk umum, namun hal itu terungkap dari pernyataan Partai Demokrat melalui Sekjennya Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya Kamis (31/8/2023).
“Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” terangnya.
Meskipun Surya Paloh belum menyatakan secara resmi penetapan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, namun bisa dipastikan langkah ini akan berjalan mulus. Bergabungnya PKB ke koalisi perubahan cukup memenuhi syarat ambang batas 20 persen kursi di DPR yaitu 115 kursi. Gabungan kursi PKB dan Nasdem di DPR, yaitu 58 kursi PKB dan 59 kursi Nasdem berjumlah 117 kursi sudah melebihi ambang batas. Dan, kuat dugaan kemungkinan deklarasi secepatnya dilakukan, bisa jadi besok hari, untuk merebut momentum dan kesan positif rakyat, dan juga segera melakukan sosialisasi ke rakyat.
Dengan demikian andaikan PKS dan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) tidak akan mempengaruhi pengajuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres 2024.
Belakangan ini yang merasa “kecewa” dengan keputusan ini tampaknya Partai Demokrat yang ingin mengajukan Ketua Umumnya AHY (Agus Harimurti Yudhohono) sebagai capres Anies Baswedan.
Begitulah dinamika politik yang sering disebut dinamis, yang sebenarnya sarat dengan manuver-manuver mencari peluang untuk meraih kekuasaan dan kemenangan dalam kompetisi, yang terkadang bisa terjadi saling bersinggungan yang tentu juga muncul kekecewaan-kekecewaan dan rentannya pecah sebuah koalisi.
Hal ini juga terjadi sebelumnya dialami oleh PKB dimana saat terjadi perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yaitu gabungan Gerindra dan PKB, tiba-tiba diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju–mengambil nama koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019–setelah PAN,Golkar, PBB ikut bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Perubahan nama ini pun tanpa mengajak PKB bermusyawarah.
Seperti kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa para politisi itu seperti orang bermain dansa, mudah berpindah tempat untuk menari. Tampaknya, begitu pula politisi dan partai mudah bermanuver. Pertimbangannya tentu melihat peluang untuk meraih kekuasaan.
Kini beberapa koalisi yang pernah dibentuk tentu bubar dengan sendirinya, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Yang tidak pernah bubar dalam politik adalah tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Begitulah saktinya kekuasaan.
