PINISI.co.id- Rencana pelonggaran pembatasan sosial untuk menyambut kehidupan normal baru dikritisi oleh berbagai ahli epidemiologi dan pakar kesehatan masyarakat. Hal itu tersimpul dalam diskusi virtual Pasca PSBB dan Kehidupan Normal Baru yang dihelat Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, Komunitas Literasi Gizi (Koalizi), Literasi Sehat Indonesia (Lisan) dan, Departemen Kesehatan BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Kamis (28/5/20).
Diskusi diikuti ratusan peserta dari berbagai dari daerah dengan latar keilmuan termasuk kalangan jurnalis ini, dipandu Andi Mukramin Yusuf, S.Gizi, M.K.M dari Komunitas Literasi Gizi dan dosen Universitas Al Azhar Jakarta. Adapun narasumbernya adalah dr. Rizalinda Syahril, M.Sc., Ph.D., dr. Syahrizal Syarif, M.PH., Ph.D., Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, S.K.M., M.Kes., dan Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.K.M.
Penyelenggara dan pengantar diskusi dr. Zaenal Abidin, S.H., M.H., mengatakan, diskusi yang dilakukan hanyalah semacam “khotbah Jum’at” bagi orang Muslim. “Komunitas kecil ini berkeinginan agar kita saling mengingatkan tentang apa yang benar, baik dan bermanfaat bagi kehidupan ini. Saling mengingatkan agar bisa bersabar dan menahan diri dalam berbagai hal, termasuk dalam menghadapi wabah Covid-19.
Menurut Ketua Departemen Kesehatan BPP KKSS ini, bila kita semua tidak bisa menahan diri, maka persoalan wabah akan semakin kompleks, rumit, dan buruk, apalagi sampai kini vaksinnya belum ditemukan. “Ingin saling memberi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat satu pekan terakhir dan juga memberi nasihat mengenai apa yang perlu dilakukan sampai Jum’at pekan berikutnya,” ujar Zaenal.
Disimpulkan bahwa situasi di Indonesia saat ini belum memungkinkan untuk melonggarkan PSBB dan upaya pengendalian lainnya. Karena itu, peran serta masyarakat sangat penting dalam pengendalian penularan Covid -19. Protokol pencegahan penularan yang tepat adalah physical dan social distancing, menggunakan masker, menjaga higienitas dan membatasi mobilitas.
Berkaitan dengan pasca PSBB dan kehidupan normal baru ini, Zaenal mengemukakan sejumlah pertanyaan yang sering muncul di masyarakat terutama masyarakat jurnalis. Antara lain seperti apa PSBB itu telah diberlakukan?
“Kabarnya sudah mau dilonggarkan, namun apa betul sudah pernah dilaksanakan secara ketat? Seperti apa pula kehidupan normal baru kelak setelah PSBB resmi dilonggarkan?”
Pertanyaan lain menurut Zaenal, apakah Covid -19 sudah bisa diajak hidup besama berdampingan, semacam mengarungi bahtera rumah tangga baru yang sakinah mawaddah? Ataukah belum? Bila belum, apa yang perlu dipersiapkan oleh keluarga dan masyarakat yang harus bekerja? Begitu pula bagi yang anaknya harus masuk sekolah?
“Kami cukup tahu bahwa pengendalian Covid-19 adalah domain Public Health. Bukan domain pelayanan medis,” jelasnya.
Zaenal kemudian mengutip Leavels and Clark dalam Hanlon (1974), bahwa dalam tingkatan pencegahan penyakit, diagnosis dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) hanya menempati urutan ketiga; di atasnya masih ada promosi kesehatan (health promotion) dan perlindungan khusus melalui imunisasi (specific protection).
“Karena itu, ketika orang mulai ramai berbicara tentang pandemi global, maka kami sudah menaruh dan menumpukkan harapan besar itu kepada kepada Pemerintah. Sebab, hanya pemerintah negaralah yang mampu ‘memasang badan, menjadi garga terdepan, menjaga masyarakat dan keluarga agar tidak tertular dan tidak menularkan, membuat strategi perlawanan jitu dan membuat strategi penyerangan dan pertahanan yang handal untuk menahan laju menularan wabah ini,” kata mantan Ketua Umum IDI ini.
Jadi, Zaenal mengingatkan, pemerintahlah yang seharusnya menjadi komandan atau pemegang tongkat komando operasi pemberantasan setiap wabah. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang telah diterpa wabah penyakit yang silih berganti. Bangsa Indonesia pun mempunyai banyak pengalaman membetuk Komando Pembasmian Wabah di bawah komando Menteri Kesehatan pada masa itu.
“Tentu dengan mendengarkan pendapat dan apa kata para ahli epidemiologi, ahli kesehatan masyarakat, dokter klinis, bahwa bila kemudian ada yang sakit, dan harus dirawat dengan pelayanan medis, tentu ya. Tapi hemat kami, semua itu harus bekerja dalam wilayah penanganan wabah di sektor Public Health dan harus selalu dipantau oleh instansi yang memiliki otoritas di bidang kesehatan,” kunci Zaenal. [Man]
