PINISI.co.id- Tidak bisa dipungkiri Indonesia masih mengalami persoalan serius dalam konteks kurangnya akses buku bermutu. Di tengah adrenalin tingginya animo meningkatkan literasi nasional, fakta menunjukkan bahwa jumlah buku baru yang tersedia setiap tahun masih sangat jauh dari kebutuhan masyarakat.
Tokoh Perbukuan dan Deklarator Nasional Asosiasi Penulis Profesiona Indonesia Pusat (Penpro), Bachtiar Adnan Kusuma, menilai kalau kurangnya akses buku bermutu di Indonesia, perlu pelibatan kolosal semua pihak termasuk masyarakat perbukuan yaitu penelis, penerbit, toko buku, pustakawan, seniman, guru-guru, pegiat literasi dan semua pihak yang memiliki empati terhadap masalah akses buku kita.
Bachtiar Adnan Kusuma, mengutip data menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 288.889.000 juta jiwa. Sementara berdasarkan data ISBN dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 2025, jumlah buku baru yang terbit dan memeroleh ISBN hanya sekitar 128.814 judul buku per tahun.
Jika angka tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka satu buku baru secara rata-rata “dibaca” untuk sekitar 2.242 orang. Angka ini menunjukkan betapa terbatasnya ketersediaan buku baru bagi masyarakat Indonesia.
Padahal, kata Bachtiar Adnan Kusuma, standar literasi yang acapkali dijadikan rujukan internasional dari UNESCO mendorong agar setiap orang minimal membaca tiga judul buku baru setiap tahun. Jika standar tersebut dijadikan acuan, maka Indonesia idealnya membutuhkan sekitar 866,6 juta buku baru setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan membaca seluruh penduduk.
Melihat angka-angka tersebut, menunjukkan kalau Indonesia masih mengalami kekurangan buku dalam penyediaan akses buku baru bermutu.” Kondisi ini tak sekadar berpusat pada pusaran diksi dan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia” kata Bachtiar Adnan Kusuma di Jumat tgl 15 Mei 2026 di Maros.
Menurut Ketua Forum Perkumpulan Penerima Penghargaan Tertinggi Nugra Jasadharma Pustaloka Perpustakaan Nasional dan kepala Badan Nasional Literasi Pengurus Pusat IKA BKPRMI ini, minimnya jumlah buku baru berdampak langsung pada rendahnya pilihan bacaan masyarakat. Di banyak daerah, misalnya saja, kata BAK perpustakaan sekolah masih kekurangan koleksi terbaru, perpustakan desa, komunitas baca dan taman baca masyarakat berjalan dengan keterbatasan, dan harga buku berkualitas belum sepenuhnya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ironisnya, lanjut Bachtiar Adnan Kusuma di era digital saat ini, arus informasi begitu deras, tetapi akses terhadap bacaan yang benar-benar mendidik, memperluas wawasan, dan membangun kemampuan berpikir kritis justru masih terbatas. Akibatnya, masyarakat lebih mudah mengonsumsi konten singkat di media sosial dibanding membaca buku yang mampu memperdalam wawasan holistiknya.
Persoalan ini seharusnya menjadi alarm nasional. Literasi tidak cukup hanya melalui diksi di forum-forum nasional dan lokal diwacanakan, tetapi membutuhkan aksi nyata keberpihakan terhadap ekosistem perbukuan nasional. Negara, kata mantan Sekjend Asosiasi Penulis Profesional Indonesia Pusat ini, perlu memperkuat dukungan kepada penulis, penerbit, perpustakaan, sekolah, komunitas literasi, hingga toko buku lokal agar produksi dan distribusi buku semakin merata.
“ Gerakan membaca diseruhkan tidak cukup tanpa diiringi gerakan menulis. Jangan pisahkan gerakan membaca dan gerakan menulis, keduanya menyatu dan satu nafas menjadi gerakan kebudayaan yang perlu digerakkan terus menerus” kata BAK.
Bupati Maros Chaidir Syam, Luncurkan Aksi Donasi Buku di HBN
Karena itu, Bachtiar Adnan Kusuma memberi apresiasi dan penghormatan tinggi kepada Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan atas kepedulian dan dukungannya secara moral dan kebudayaan menggerakkan Gerakan Aksi Donasi Buku untuk Perpustakaan di Kabupaten Maros yang diluncukan beliau bertepatan dengan hari Buku Nasional, pada Tgl 17 Mei 2026.
“ Terima kasih Bapak Bupati Maros Chaidir Syam Birokrat Menulis yang memelopori dan mengajak ASN dan masyarakat berdonasi buku di Tgl 17 dan 18 Mei 2026 di Kabupaten Maros” tutup Dewan Penasihat ZIGID ini. (Lif)
