PINISI.co.id — Pimpinan DPR-RI 2019-2024 telah terpilih. Nampak terjadi perubahan total para figur di puncaknya. Salah satu adalah nakhodanya sekarang dipegang seorang wanita yaitu Puan Maharani dari PDIP. Putri bos partai berlambang banteng moncong putih Megawati Soekarno Putri ini naik karena PDIP memperoleh suara terbanyak dalam pemilu kali ini.
Pertanyaan menarik dengan naiknya untuk pertama kali seorang kaum hawa memimpin lembaga legislatif apakah ini indikator kemajuan wanita dalam politik?
Secara kuantitaif prosentase wanita dalam parlemen memang masih jauh dari target quota 30 persen. Pada periode DPR-RI 2014-2019 jumlah wanita total 97 orang di parlemen. Hasil pemilu 2019 ini jumlah wanita yang bertengger di Senayan berjumlah 118 orang dari seluruh anggota DPR yang 575 orang. Meski naik, tapi prosentasenya masih jauh dari harapan 30 persen yang dicanangkan.
Bagi pengamat politik Dra. Hj. Enny Suhaeni, Msi tidak terdapat hal yang spesial menunjukkan kemajuan wanita dalam politik bila melihat capaian di DPR hasil pemilu tahun ini. Menurutnya, sulit mengukur standar peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.
‘’Secara kuantitas boleh naik, tapi tetap belum mencapai quota 30 persen dari yang ditargetkan undang-undang. Ini artinya partisipasi politik perempuan di parlemen belum menggembirakan, apalagi dilihat dari sisi kualitas, diperlukan kerja keras untuk mencapai titik tersebut,’’ ujar dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)ini.
Menjawab pertanyaan apakah naiknya Puan Maharani sebagai ketua DPR ini merupakan kemajuan wanita dalam politik. Menurut ibu dua anak ini, belum bisa dikatakan mempresentasikan kualitas kemajuan perempuan dalam politik. ‘’Sebab terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR-RI bukan atas perjuangannya sendiri, namun ada orang-orang penyandang nama besar dan kuat di belakangnya, sehingga dengan mudah dia memperoleh jabatan tersebut, sementara dari sisi kualitas sebagai pemimpin, saya belum melihat,’’ papar Ketua Presidium KAHMI Kabupaten Tangerang ini.
Bagi alumnus S2 Universitas Indonesia Program Sosiologi ini, untuk mengukur kualitas perempuan dari sisi kepemimpinan memang cukup berat. ’’Seorang figur pemimpin bukan hanya memiliki kapasitas untuk berdiri tegak lewat perjuangan panjang, tapi juga diperlukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan melakukan tindakan strategis bagi kepentingan banyak orang,’’ jelas nara sumber di berbagai seminar, diskusi dan talk show di radio dan kerohanian ini.
Bagi mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang 2004-2009 ini, seorang pemimpin yang hebat bukan karena dia laki-laki atau perempuan, keduanya memiliki peluang yang setara. Seorang pemimpin laki-laki kalau dia tidak sanggup membawa masyarakat menjadi lebih baik, maka serahkan saja kepada seorang yang memiliki kapabilitas bagus dan membawa masyarakat makmur meskipun itu perempuan. ‘’Jadi menurut saya pemimpin yang hebat itu bukan karena jenis kelaminnya, tapi seberapa kuat dia bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik,” pungkas praktisi pendidikan dan anggota Dewan Pendidikan ini.
[Arfendi]
