PINISI.co.id – Ketua Aliansi 40 Ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat, Muchlis Patahna, mendesak Kapolri dan Kabareskrim Polri agar memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan tindak pidana yang menyeret nama Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natalie terkait polemik potongan video ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Muhlis menilai, penanganan laporan tersebut perlu mendapatkan kejelasan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Menurutnya, laporan yang telah disampaikan oleh Aliansi 40 Ormas Islam ke Bareskrim Polri harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nama baik seorang tokoh nasional, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjaga kehormatan, kerukunan umat beragama, serta ketertiban kehidupan bermasyarakat.
“Kami meminta Kapolri dan Kabareskrim memberikan perhatian terhadap laporan ini. Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa penegakan hukum berjalan lambat dan tidak memberikan kepastian. Setiap laporan masyarakat harus diperlakukan secara adil, tanpa melihat siapa yang dilaporkan,” demikian pokok desakan Muhlis, dalam rilisnya, Rabu (18/11).
Muhlis menegaskan, Aliansi 40 Ormas Islam tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik. Namun, sebagai pihak yang ikut mengawal laporan tersebut, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses hukum berjalan sampai ada kejelasan.
Menurutnya, kepastian hukum merupakan bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, Bareskrim diharapkan dapat menjelaskan perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang telah dilakukan.
Ia juga meminta agar proses penanganan laporan tidak berhenti hanya karena perkara tersebut melibatkan nama-nama yang dikenal luas di ruang publik. Semua pihak, baik pelapor maupun terlapor, harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Sebagaimana diketahui, Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat yang terdiri atas sekitar 40 organisasi masyarakat Islam telah melaporkan Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri pada 4 Mei 2026.
Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Pokok persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan unggahan dan penyebaran potongan video ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menurut pihak pelapor disertai narasi yang dinilai tidak utuh dan keluar dari konteks pembicaraan.
Pihak pelapor mempersoalkan bagaimana potongan ceramah tersebut disebarluaskan sehingga membentuk persepsi tertentu di tengah masyarakat. Mereka menilai persoalan itu perlu ditelusuri secara hukum, terutama karena menyangkut reputasi JK dan sensitivitas hubungan antarumat beragama.
Pada 11 Mei 2026, perwakilan aliansi juga mendatangi Bareskrim untuk mengawal laporan tersebut dan menyampaikan surat kepada Kabareskrim agar penanganannya tetap mendapatkan perhatian di tingkat Mabes Polri.
Bagi Muhlis, langkah pengawalan itu merupakan bentuk tanggung jawab organisasi masyarakat dalam menjaga kehidupan kebangsaan. Ia berharap kepolisian tidak membiarkan persoalan ini menggantung tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Muhlis berpandangan, negara harus hadir memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara. Tidak boleh ada kesan bahwa suatu perkara menjadi lambat karena menyangkut figur tertentu, sementara perkara lain dapat berjalan lebih cepat.
Ia berharap Kapolri dan Kabareskrim memastikan koordinasi penanganan laporan berjalan baik, sekaligus memberikan informasi yang terbuka kepada pihak pelapor mengenai perkembangan perkara.
Aliansi 40 Ormas Islam, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia.
“Yang kami harapkan sederhana, proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jika memang terdapat unsur pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum. Jika tidak terpenuhi, sampaikan secara terbuka berdasarkan hasil pemeriksaan.
Jangan sampai laporan masyarakat kehilangan kepastian,” demikian sikap yang menjadi dasar desakan aliansi.
Bagi Muhlis, persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum yang menjunjung prinsip kesetaraan. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kedudukan, popularitas, ataupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan. (Lif)














