Oleh Murhan Ramli
Pengurus BUNKAHMI
NKRI dianugerahi wilayah laut yang sangat luas, dalam, dan kaya akan beragam biota laut. Samudera yang membentang dari ujung timur hingga barat Nusantara menyimpan potensi luar biasa, mulai dari berbagai jenis ikan konsumsi hingga kekayaan hayati bernilai ekonomi tinggi. Potensi ini semestinya menjadi sumber kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia.
Namun ironisnya, kekayaan alam tersebut justru rentan dirampok oleh praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dari berbagai negara. Penangkapan ikan ilegal oleh pihak asing umumnya berskala besar, masif, dan eksploitatif. Mereka tidak hanya mengambil ikan, tetapi juga merampas berbagai jenis biota laut tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem.
Salah satu persoalan mendasar adalah ketimpangan antara luas wilayah laut NKRI dan kemampuan pengawasan negara. Dengan wilayah samudera yang begitu luas, pengawasan laut belum sebanding, baik dari sisi armada, teknologi, maupun sumber daya manusia. Akibatnya, praktik illegal fishing kerap lolos dan terus berlangsung.
Di sisi lain, nelayan NKRI masih didominasi pola kerja tradisional. Keterbatasan modal, alat tangkap yang sederhana, serta akses permodalan yang lemah menyebabkan banyak nelayan tidak mampu beroperasi secara optimal, bahkan terpaksa gulung tikar. Kondisi ini sangat kontras dengan nelayan asing yang telah menggunakan kapal modern, alat tangkap canggih, dan sistem produksi terintegrasi hingga ke tahap pengolahan di tengah samudera.
Lebih memprihatinkan lagi, harapan untuk peningkatan daya tangkap nelayan lokal sering kali terhambat oleh mafia illegal fishing yang menguasai jalur-jalur tertentu. Dalam situasi seperti ini, nelayan yang bernaung di bawah BUNKAHMI pun menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan nelayan asing dari Jepang, Tiongkok, negara-negara Eropa, maupun Amerika.
Jika dianalisis secara jujur, tanpa perubahan kebijakan yang serius dan keberpihakan nyata, kekuatan nelayan NKRI tidak akan pernah mampu menyamai negara-negara tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga hari ini, usaha perikanan skala besar masih banyak dikuasai oleh pihak asing, baik secara langsung maupun terselubung.
Ironi terbesar adalah, meskipun NKRI dikenal sebagai negara maritim, masyarakatnya justru minim menikmati hasil laut. Harga ikan dan biota laut yang relatif mahal membuat sebagian besar penduduk lebih memilih sumber protein murah seperti tempe dan sayuran. Inilah paradoks bangsa maritim: kaya alamnya, namun miskin dalam menikmati hasilnya sendiri.
Pertanyaannya kemudian, apakah BUNKAHMI sanggup bersaing dengan nelayan asing? Jawabannya sangat bergantung pada keseriusan negara dan seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, tantangan akan semakin berat ketika nelayan asing tidak hanya menangkap ikan di laut, tetapi juga memproduksi dan mengolah hasil tangkapan langsung di tengah samudera dengan sistem fabrikasi modern.
Memang, sudah ada nelayan NKRI yang mulai meniru pola tersebut, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Padahal, berbagai jenis ikan dan biota laut hidup bebas di samudera tanpa pernah dirawat manusia. Yang dibutuhkan adalah sarana dan prasarana, dukungan finansial, serta kecakapan sumber daya manusia di dunia kenelayanan.
Tanpa itu semua, kekayaan laut NKRI akan terus menjadi ladang empuk bagi pihak asing, sementara nelayan lokal hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
