PINISI.co.id- Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA) Syamsul Bahri, menyoroti tekanan yang tengah dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan akibat persoalan energi yang terjadi secara bersamaan.
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram, serta pemadaman listrik bergilir telah memicu antrean panjang dan keresahan di sejumlah daerah.
Antrean kendaraan terjadi di berbagai SPBU, terutama untuk BBM jenis Solar dan Pertalite. Kondisi tersebut bahkan mendorong Pemerintah Provinsi Sulsel mengambil sejumlah langkah pengendalian, antara lain penerapan sistem ganjil-genap dan pengaturan waktu pengisian BBM bagi kendaraan truk.
Gangguan mobilitas juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Sejumlah sekolah sempat menerapkan pembelajaran daring sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi di lapangan.
Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di tingkat pengecer. Kelangkaan ini menambah beban rumah tangga, khususnya masyarakat yang bergantung pada energi bersubsidi.
Persoalan energi semakin kompleks dengan terjadinya pemadaman listrik bergilir di wilayah Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Kondisi tersebut berkaitan dengan pemeliharaan instalasi, pengaturan beban sistem kelistrikan, serta dampak musim kemarau.
Pertamina Tambah Pasokan
Menanggapi kelangkaan BBM dan antrean panjang, Pertamina Patra Niaga menyebut adanya lonjakan permintaan, terutama Solar Jenis BBM Tertentu (JBT), yang meningkat sekitar 15 persen, disertai perubahan pola konsumsi masyarakat.
Untuk mengurai antrean, Pertamina menambah pasokan BBM ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Pengawasan distribusi juga diperketat bersama Pemprov Sulsel dan aparat kepolisian guna memastikan penyaluran sesuai kuota dan tepat sasaran.
Pengawasan di SPBU mencakup penertiban operator pada setiap nozzle serta penindakan terhadap indikasi penyalahgunaan maupun pengurangan jatah BBM.
Syamsul Bahri menilai penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi cepat dan terpadu antara pemerintah, Pertamina, PLN, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan agar tekanan yang dirasakan masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. (Lif)
