PINISI.co.id- Setiap 9 September, perempuan penyandang disabilitas di berbagai daerah memperingati hari jadi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dengan beragam kegiatan dan cara. Momentum itu bukan hanya untuk merayakan perjalanan organisasi, tetapi juga untuk menyuarakan persoalan yang masih mereka hadapi dan melihat kembali perjuangan yang telah ditempuh selama 29 tahun. Bagi HWDI, organisasi bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan ruang untuk belajar mengorganisir diri, membangun solidaritas, dan memperjuangkan hak-hak perempuan disabilitas.
Peringatan tahun ini mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas, yaitu penguatan akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif. Persoalannya bukan sekadar tersedianya fasilitas kesehatan, melainkan apakah layanan tersebut benar-benar dapat diakses, responsif terhadap kebutuhan perempuan, berbasis hak, dan mampu mengakomodasi keragaman kebutuhan penyandang disabilitas.
Peringatan 29 tahun HWDI tahun ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara HWDI dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu diikuti oleh pengurus dan mantan pengurus HWDI, termasuk para pendirinya, serta berbagai lembaga yang selama ini mendukung kerja-kerja advokasi HWDI. Di antaranya Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Perkumpulan Inisiatif, Kota Kita, dan International Budget Partnership (IBP) Indonesia.
Kerja advokasi tersebut bukan sesuatu yang baru bagi HWDI. Sejak 2024 hingga 2025, HWDI bersama Koalisi PRIMA melakukan audit pelayanan kesehatan di 48 Puskesmas di sejumlah kota besar seperti Medan, Makassar, Palembang, Bandung, Kupang, Lombok Tengah, Pekan Baru dan Jakarta. Di Makassar, YASMIB Sulawesi turut mendukung pelaksanaan audit pelayanan ini pada beberapa Puskesmas .
Audit itu dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan, anggaran, dan standar pelayanan diterapkan dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Dengan turun langsung ke lapangan, HWDI tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengumpulkan data sebagai dasar untuk mendorong perbaikan kebijakan.
Bagi salah satu pendiri HWDI, Ariani Soekanwo, semangat tersebut sesungguhnya telah menjadi bagian dari tujuan awal organisasi. Ketika HWDI didirikan, perhatian terhadap persoalan perempuan disabilitas masih sangat terbatas. Karena itu, organisasi dibangun untuk membantu penyandang disabilitas menyuarakan suara mereka sendiri, membangun komunitas, dan belajar kepemimpinan.
Gagasan itu penting karena perubahan tidak hanya lahir dari kebijakan pemerintah. Perubahan juga membutuhkan kemampuan warga untuk mengorganisir diri, menyampaikan persoalan, mengumpulkan bukti, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. HWDI berusaha menciptakan ruang agar perempuan disabilitas tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, tetapi ikut menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.
Perjalanan 29 tahun HWDI menunjukkan bahwa perjuangan kaum yang dipandang marjinal tidak selalu harus dimulai dengan aksi besar. Ia dapat tumbuh dari komunitas: dari keberanian menyampaikan pengalaman, mengumpulkan data, memeriksa pelayanan publik, berdialog dengan pemerintah, hingga mendorong perubahan aturan dan anggaran.
Dari Suara Menjadi Kebijakan
Persoalan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas memiliki banyak lapisan. Hambatan tidak hanya terdapat pada kondisi fisik fasilitas kesehatan. Informasi yang tidak aksesibel, keterbatasan sarana komunikasi, sikap tenaga kesehatan, serta belum tersedianya akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas juga menjadi persoalan.
Temuan audit HWDI bersama Koalisi PRIMA menunjukkan bahwa dari 48 puskesmas yang diaudit, sekitar 41 persen belum mudah diakses melalui transportasi oleh penyandang disabilitas. Selain itu, sekitar 54 persen belum memiliki standar operasional pelayanan bagi penyandang disabilitas. Temuan tersebut, bagi HWDI, bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan. Data itu justru menjadi dasar untuk melihat bagian mana dari pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Pelayanan kesehatan yang inklusif berarti penyandang disabilitas dapat mengakses sarana dan prasarana kesehatan, memperoleh informasi dalam bentuk yang dapat dipahami, berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya, serta memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan atas kesehatan dirinya sendiri.
Karena itu, menurut Revita Alfi, perjuangan HWDI tidak berhenti pada lahirnya kesepakatan atau nota kesepahaman dengan pemerintah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan komitmen tersebut diterapkan, dibiayai, dipantau, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas.
Di sinilah kerja advokasi HWDI memperoleh maknanya. Organisasi tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga berusaha menghadirkan data dan fakta yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan. Audit sosial, pemantauan pelayanan, dialog dengan pemerintah, dan pengorganisasian komunitas menjadi bagian dari cara HWDI mendorong perubahan.
Dengan demikian, data bukan sekadar angka. Data menjadi alat bagi HWDI untuk berbicara dengan pemerintah berdasarkan pengalaman dan kenyataan yang mereka temukan sendiri.
Merawat Komunitas
Bagi Ariani, salah satu hal penting dari perjalanan HWDI adalah kesempatan bagi perempuan disabilitas untuk melatih kepemimpinan. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak hanya berarti menjadi pengurus organisasi. Ia juga berarti kemampuan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, berbeda pandangan, menyusun agenda bersama, mengambil keputusan, dan mengawasi kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.
Karena itu, regenerasi menjadi bagian penting dari keberlanjutan organisasi. HWDI membutuhkan generasi baru aktivis yang mampu melanjutkan kerja-kerja advokasi sekaligus membawa persoalan perempuan disabilitas ke ruang-ruang baru.
Ariani melihat perkembangan tersebut dengan optimistis. “Saya bangga dengan kepemimpinan HWDI sekarang. Mereka adalah pemimpin di zamannya. Antar-pengurus kompak.” HWDI berhasil menjadi sebuah organisasi tidak hanya terletak pada kemampuan generasi pendiri mempertahankan gagasannya, tetapi juga pada kemampuannya memberi ruang kepada generasi berikutnya untuk tumbuh.
Dua puluh sembilan tahun perjalanan HWDI memperlihatkan bahwa gerakan tidak selalu dibangun oleh orang yang sama. Mereka yang lebih dahulu berjuang membuka jalan; generasi berikutnya melanjutkan, memperbaiki, dan menemukan cara baru menghadapi persoalan yang berubah.
Karena itu, ulang tahun HWDI bukan sekadar perayaan usia organisasi. Ia juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan, apa yang telah berubah, dan apa yang masih harus diperjuangkan.
Bersatu dalam Keragaman
Perempuan disabilitas bukan kelompok yang homogen. Kondisi, kebutuhan, pengalaman, usia, daerah, dan lingkungan sosial mereka berbeda-beda. Karena itu, membangun gerakan bersama membutuhkan kemampuan untuk menerima keragaman tersebut. Persatuan tidak berarti semua orang harus memiliki pengalaman atau pendapat yang sama. Persatuan justru berarti menemukan kepentingan bersama di tengah perbedaan.
Dalam konteks pelayanan kesehatan, kepentingan bersama itu jelas: setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan kesehatan yang dapat diakses, bermartabat, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya.
Dari kepentingan bersama itulah solidaritas dapat dibangun. HWDI tidak bekerja sendirian. Jaringan dengan organisasi penyandang disabilitas lainnya, organisasi perempuan, masyarakat sipil, pemerintah, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak yang peduli terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi bagian dari kekuatan gerakan.Sehingga kekuatan HWDI tidak hanya diukur dari berapa lama organisasi ini berdiri. Ukurannya juga terletak pada seberapa jauh perempuan disabilitas memiliki ruang untuk bersuara, berorganisasi, mengambil keputusan, dan memengaruhi kebijakan. (Cia)
