PINISI.co.id- Kembali ditengarai mafia tanah berulah. Kali ini Suyitno Sukirno adalah terlapor dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dan penyerobotan tanah sebagaimana pasal 263 KUHP dan pasal 385 KUHP.
Walikotamadya Jakarta Selatan beserta anggota dengan panitia pengadaan tanah hadir dan melihat serta memeriksa langsung bersama- sama sertifikat hak milik No.7 tertulis nama ‘Soejitno bin Soekirno bukan Suyitno Sukirno (Alm)’.
Walikota Jakarta Selatan mengatakan antara Soejitno bin Soekirno dan Suyitno Sukirno adalah orang yang berbeda. Sehingga Suyitno Sukirno atau ahli warisnya tidak berhak memegang/mengakui sertifikat hak milik No.7 tersebut. Mantan kepala Agraria Tangerang tahun 1968-1978 yang diundang hadir oleh Walikotamadya Jakarta Selatan mengatakan bahwa tandatangannya dalam penerbitan sertifikat hak milik No.7 adalah benar telah sesuai prosedur sesuai KTP pemohon yaitu Soejitno bin Soekirno bukan Suyitno Sukirno. Karena tidak lazim perwira tinggi ABRI namanya memakai bin.
Pimpro jalan bebas hambatan sebenarnya telah menyetujui pembayaran kepada Soejitno bin Soekirno karena melihat bukti- bukti serta penjelasan dan keterangan dengan syarat perlu surat penetapan/penegasan dari BPN Jakarta Selatan bahwa yang berhak adalah Soejitno bin Soekirno karena masyarakat biasa/perorangan yang memiliki tanah sertifikat hak milik No.7 seluas kurang lebih 15.000 M2. Namun masih ada saja oknum aparat yang mau memanfaatkan karena nama yang mirip. Kemudian Pimpinan diminta menyiapkan segera dana pembayaran untuk luas tanah kurang lebih 6850 M2 yang terkena jalan bebas hambatan kelurahan.
BPN Jakarta Selatan diminta membuat surat keterangan bahwa sertifikat hak milik No.7 adalah milik Soejitno bin Soekirno bukan Suyitno Sukirno sesuai data- data yang ada.
Ternyata terlapor di Polda Metro Jaya yang telah SP3 adalah ahli waris Marsekal Madya TNI AU Purn. Suyitno Sukirno telah berhasil memperoleh uang berdasarkan transaksi ganti rugi pembayaran jalan toll JORR seksi W2 seluas 6.850 M2 dan penjualan SHM 9698/Bintaro/2013 tanggal 21- 12-2013 seluas 7.579 M2 oleh para terlapor ke PT.Metropolitan Kentjana Tbk.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemohon untuk mendapatkan haknya. Namun kuasa hukumnya Drs.Kartoni telah menghianati dengan membuat akta notaris atas nama Marlina Flora, SH. Drs.Kartoni juga telah diketahui menerima uang sekitar 5 Milyar dari PT.Metropolitan Kentjana.
“Kami sependapat dengan Prof. Abdussalam mengenai hukum penghentian penyelidikan sesuai pasal 109 Ayat 2 KUHAPidana, sehingga belum ada penetapan tersangka maka prematur penghentian penyidikan (SP3) sebelum ada tersangkanya. Tapi sebenarnya dalam kasus ini sudah ada tersangka namun penyidik belum memperoleh cukup bukti untuk melakukan tuntutan dan mempidanakan tersangka. Putusan praperadilan nomor 09/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. Akan dibacakan pada hari Rabu (17/5/2021) jam 14.00 setelah menyerahkan kesimpulan pada Selasa (16/03/2021),” ujar Ir.Tonin Tachta Sangarimbun, SH, kuasa hukum Andita’s Law Firm pada pers di Jakarta Selasa sore (16/3/2021).
“Suatu tuntutan menjadi berhasil mempidanakan tersangka jika ada bukti- bukti yang kuat sesuai pasal 184 KUHP. Kuasa hukum dari Andita’s Law Firm berharap praperadilan dapat dikabulkan sehingga perkara pemalsuan dan penyerobotan dapat dilanjutkan sesuai dengan semangat Presiden RI dan Kapolri serta Kepala BPN, memberantas mafia tanah dan demi keadilan dimasyarakat. Tentunya hakim tunggal akan mempertimbangkan hal tersebut,” tutup Tonin. (Fri)
