400 Travel Agen Terancam Gulung Tikar di Parepare
Kolom Murham Ramli
Sekitar 400 biro perjalanan (travel agent) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dikabarkan menghadapi ancaman gulung tikar. Kondisi ini berkaitan dengan persaingan harga tiket angkutan laut yang dikelola PT PELNI dan angkutan udara yang melayani perjalanan antardaerah.
Persoalan tersebut patut mendapat perhatian serius pemerintah. Bukan hanya menyangkut keberlangsungan usaha biro perjalanan, melainkan juga menyentuh kepentingan masyarakat luas yang menggantungkan mobilitasnya pada angkutan laut dan udara.
Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan penduduk yang tersebar di berbagai pulau, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang mampu menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Angkutan laut dan udara memiliki peran penting dalam menggerakkan mobilitas penduduk, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, keberadaan biro perjalanan yang melayani kebutuhan penumpang dan pengangkutan barang tidak semestinya dipandang sekadar sebagai kegiatan bisnis. Di dalamnya terdapat mata pencaharian masyarakat, jaringan ekonomi daerah, dan pelayanan transportasi yang dibutuhkan banyak orang.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian penulis adalah perbedaan sistem penetapan harga tiket antara angkutan laut dan udara.
Tiket kapal laut PT PELNI pada rute tertentu dikenal memiliki tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, harga tiket pesawat dapat mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar, tingkat permintaan, waktu keberangkatan, dan kebijakan maskapai.
Dalam situasi tertentu, harga tiket pesawat dapat mendekati harga tiket kapal laut. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan moda transportasi yang akan digunakan.
Bagi sebagian masyarakat, kapal laut masih menjadi pilihan karena pertimbangan biaya perjalanan, kapasitas angkutan, serta fasilitas yang tersedia selama pelayaran. Penumpang juga mempertimbangkan kebutuhan membawa barang dan jarak tempuh antarpulau.
Namun, ketika harga tiket pesawat pada waktu tertentu menjadi lebih kompetitif, masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang dapat memengaruhi jumlah penumpang kapal laut.
Persoalannya bukan semata-mata soal siapa yang lebih murah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah dapat menciptakan sistem persaingan transportasi yang sehat, adil, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Biro Travel dan Roda Ekonomi Daerah
Keberadaan biro perjalanan memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Travel agent membantu calon penumpang memperoleh informasi perjalanan, melakukan pemesanan tiket, serta mengatur kebutuhan transportasi sesuai tujuan masing-masing.
Jika ratusan biro perjalanan di Parepare menghadapi kesulitan usaha, dampaknya tidak berhenti pada pemilik perusahaan. Para pekerja, mitra usaha, serta masyarakat yang bergantung pada aktivitas tersebut juga berpotensi terkena dampak.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya diarahkan kepada perusahaan angkutan laut, tetapi juga terhadap tata kelola industri transportasi secara keseluruhan.
Apakah sistem penetapan harga yang berlaku saat ini telah memberikan ruang persaingan yang sehat? Apakah kebijakan transportasi sudah mempertimbangkan keberlangsungan biro perjalanan di daerah? Dan apakah masyarakat telah memperoleh pilihan angkutan yang terjangkau dan berkelanjutan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab melalui kajian dan dialog antara pemerintah, operator transportasi, serta pelaku usaha travel agent.
Negara Kepulauan Membutuhkan Kebijakan Transportasi yang Terintegrasi
Indonesia tidak dapat melepaskan kebutuhan transportasi dari kondisi geografisnya. Pulau-pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke membutuhkan konektivitas yang kuat.
Angkutan laut memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan daerah-daerah kepulauan. Sementara itu, angkutan udara memberikan pilihan perjalanan yang lebih cepat untuk tujuan tertentu.
Keduanya memiliki karakteristik, kapasitas, biaya operasional, dan segmen pengguna yang berbeda. Karena itu, kebijakan transportasi perlu mempertimbangkan perbedaan tersebut tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
Gagasan mengenai pengaturan harga tiket yang lebih terukur dan transparan patut dibahas. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan aspek operasional, mekanisme pasar, keselamatan, pelayanan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah dapat membuka ruang konsultasi dengan PT PELNI, maskapai penerbangan, asosiasi biro perjalanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat pengguna jasa maupun pelaku usaha transportasi.
Ancaman gulung tikar yang dihadapi sekitar 400 travel agent di Parepare perlu memperoleh klarifikasi dan perhatian dari pihak terkait. Data mengenai jumlah usaha yang terdampak, faktor penyebab, serta kondisi penjualan tiket perlu diteliti secara objektif agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Apabila terdapat persoalan dalam sistem distribusi tiket, persaingan harga, atau pola kerja sama dengan operator transportasi, hal tersebut perlu dibicarakan secara terbuka.
Biro perjalanan merupakan bagian dari ekosistem transportasi yang turut membantu masyarakat melakukan perjalanan. Keberadaannya perlu ditempatkan dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan publik.
Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga menjadi fasilitator dialog untuk mencari jalan keluar bagi pelaku usaha yang menghadapi tekanan ekonomi.
Jangan sampai persoalan persaingan harga dan tata kelola transportasi justru mengorbankan keberlangsungan ratusan biro perjalanan yang selama ini menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat Parepare.
Transportasi yang sehat bukan hanya transportasi yang mampu mengantarkan penumpang sampai tujuan. Transportasi yang sehat juga harus mampu membangun konektivitas, membuka peluang ekonomi, dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terus bertahan dan berkembang.
