Menakar Integritas Pimpinan Mahkamah Agung di Tengah Semangat Transparansi
Kolom Syamsul Bahri
Ketua Umum FORSIMEMA-RI
Kepemimpinan bukan sekadar soal jabatan, kewenangan, dan kemampuan mengambil keputusan. Lebih dari itu, kepemimpinan menuntut keberanian menghadapi risiko, kesiapan menerima kritik, serta kebesaran jiwa untuk melakukan koreksi demi kepentingan masyarakat.
Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam wawancara dengan sejumlah jurnalis senior di TV One, Rabu malam (16/9/2026), kembali mengingatkan kita pada hakikat kepemimpinan publik. Seorang pemimpin dituntut berani mengambil risiko (risk taker), terbuka terhadap kritik, dan menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat.
Pandangan tersebut relevan untuk direnungkan dalam konteks penegakan hukum, khususnya Mahkamah Agung (MA) beserta seluruh badan peradilan di bawahnya.
Mahkamah Agung merupakan institusi yang memegang mandat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan akhlak mulia yang selama ini dikedepankan tidak boleh berhenti sebagai slogan atau dokumen administratif.
Nilai-nilai tersebut harus hadir dalam setiap kebijakan, pelayanan, dan proses pengambilan keputusan. Pertanyaan mendasarnya adalah: Sejauh mana komitmen terhadap integritas dan transparansi benar-benar dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan?
Pertanyaan ini bukan bentuk serangan terhadap institusi peradilan. Sebaliknya, merupakan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa lembaga yang membawa mandat keadilan senantiasa terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan.
Pemimpin yang berintegritas tidak semestinya memandang kritik sebagai ancaman. Kritik masyarakat dan media, sepanjang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja lembaga.
Keterbukaan bukan tanda kelemahan. Justru, keberanian mendengarkan kritik menunjukkan adanya tanggung jawab terhadap amanah jabatan.
Kepemimpinan yang kuat juga diuji ketika menghadapi persoalan internal.
Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparatur peradilan, tindakan tegas dan objektif perlu dikedepankan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.
Di sinilah keberanian mengambil risiko menemukan maknanya. Pemimpin tidak cukup hanya mempertahankan kenyamanan institusi, tetapi juga harus berani melakukan pembenahan ketika ditemukan kelemahan.
Menjaga marwah peradilan bukan berarti menutupi persoalan. Sebaliknya, marwah lembaga akan semakin kuat apabila setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelayanan yang Berpihak pada Pencari Keadilan
Keadilan tidak hanya berbicara tentang putusan pengadilan. Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat diperlakukan ketika berhadapan dengan sistem peradilan.
Pelayanan yang mudah diakses, informasi yang jelas, proses yang transparan, serta perlakuan yang setara merupakan bagian penting dari peradilan yang berorientasi kepada masyarakat.
Bagi pencari keadilan, proses hukum sering kali menjadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Karena itu, birokrasi peradilan harus terus berupaya menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan tidak diskriminatif.
Semangat menjadi pelayan masyarakat hendaknya tercermin dalam sikap seluruh aparatur peradilan, mulai dari jajaran pimpinan hingga petugas pelayanan di lapangan.
FORSIMEMA-RI dan Pengawasan Publik
Sebagai wadah para jurnalis yang mendedikasikan diri untuk mengawal lembaga peradilan, FORSIMEMA-RI memandang keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Sinergi antara Humas Mahkamah Agung, badan peradilan, dan media perlu terus diperkuat. Informasi hukum dan peradilan harus disampaikan secara objektif, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
Media bukan sekadar saluran pemberitaan, melainkan juga bagian dari ekosistem pengawasan publik. Karena itu, hubungan antara lembaga peradilan dan insan pers idealnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka, profesional, dan saling menghormati.
Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta hendaknya menjadi bahan dialog, bukan alasan untuk menutup ruang informasi.
Pada akhirnya, integritas kepemimpinan Mahkamah Agung akan tercermin dari kesediaan untuk terus melakukan pembenahan. Keberanian mengambil risiko, kebesaran jiwa menerima kritik, dan komitmen terhadap pelayanan publik merupakan unsur penting dalam membangun peradilan yang dipercaya masyarakat.
FORSIMEMA-RI menyambut setiap langkah positif Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang agung. Pada saat yang sama, kami mendorong agar transparansi, akuntabilitas, dan integritas terus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Sebab, peradilan yang agung tidak hanya dibangun oleh kewenangan, tetapi juga oleh keberanian menegakkan kebenaran, kesediaan memperbaiki kekurangan, dan ketulusan melayani masyarakat.
