Kolom Fiam Mustamin
NEGARA melindungi kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat bagi warga negaranya untuk tujuan kemaslahatan kehidupan rakyat/bangsa dengan cara beradab.
Haruskah dengan dua cara itu, turun ke jalan dan orasi di panggung mimbar?
Melihat kasusnya untuk hal yang serius dan darurat diperlukan dengan dua cara itu.
Dua hal yang darurat bagi kehidupan bangsa yakni, bila penguasa tidak lagi bisa mendengarkan saran nasehat dari kaum cendekia dan penguasa yang diasumsi telah memakan suap/manre pasoso dari kapital sehingga bertindak tanpa komporomi atas kepentingan kapital dan oligark itu, begitu pesan leluhur Bugis dalam Paseng Lontara.
Kasus ini kita lihat yang terjadi baru baru ini di Rempang Galang Kepri.
Bila saja insiden itu hanya berkepentingan dengan warga lokal Rempang Galang, maka masalahnya akan berlarut larut.
Masalah Rempang Galang kemudian menjadi masalah martabat dan kedaulatan bangsa, maka segenap warga anak bangsa, masyarakat adat ikut prihatin.
Sesungguhnya tidak harus seperti itu bila saja dalam hati aparat/ penyelengara pemerintahan dapat menghomati tatanan adab peradaban warga setempat dengan tahapan kebesaran hati bisa duduk bersama untuk bertukar pandang/urun rembuk hingga tercipta kesepakatan.
Bukan berdiri pasang kuda-kuda dengan kekuasaan aparat birokrasi berhadapan dengan rakyatnya yang justru harus dibelanya.
Warga/masyarakat kita ini patuh dan menghormati pemimpin/pemerintahnya apabila merasa mendapatkan pengayoman pembelaan hak-hak kedaulatannya.
Karena itu Negara/pemerintah mestinya berlaku sebagai Bundo Kanduang di Sumatera dan Anrong Jangan/ induk ayam di Bugis yang lakonnya melindungi dan memberi penghidupan bagi rakyat.
Penting menjadi renungan terkhusus kepada aparat dan abdi negara, apa arti amanah abdi pelayan itu, bukan menjadi tuan yang dilayani.
Dan tidak juga menjadi pelayan dari tuan-tuan oligark itu.
Legolego Ciliwung 14 Oktober 2023
