Kolom M. Saleh Mude dan Alif we Onggang
Oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan dimana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “oligarkhía,” yang berarti aturan yang dipakai oleh sedikit orang. Dalam konteks realitas sosial, bisa berbentuk kelompok kecil individu, keluarga, atau pengusaha yang mengendalikan suatu negara atau organisasi. Mereka bisa memiliki kekuasaan (power) karena kekayaan, ikatan keluarga, status ningrat (bangsawan), dan memiliki akses luas dan power kuat untuk kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer mereka.
Oligarki adalah struktur kekuasaan dari segelintir orang yang dapat mengendalikan suatu kelompok masyarakat atau negara. Dalam konteks kekinian, oligarki tidak hanya terbatas pada pemerintahan formal tetapi mencakup dominasi ekonomi dan sosial oleh sekelompok elite yang memiliki akses istimewa terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Tipe pengelolaan suatu negara yang dikendalikan oleh sekelompok oligarki dipandang memiliki resiko tinggi karena dapat membahayakan masa depan suatu negara demokratis.
Hari ini, beberapa negara pernah atau masih dipengaruhi oleh bentuk pengelolaan pemerintahan yang diwarnai oleh corak oligarki, misalnya Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, ketika itu Rusia dikendalikan oleh sejumlah kecil individu kaya dan berpengaruh memiliki kendali besar atas ekonomi dan politik. Cina, setelah kematian Mao Tse-Tung, Cina dikuasai oleh sekelompok kecil elit politik yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Arab Saudi hingga hari ini dikuasai oleh keluarga Kerajaan Saudi. Kekuasaan terpusat pada keluarga kerajaan. Iran, negara ini dipimpin oleh oligarki ulama Islam, kerabat, dan rekan bisnis yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Amerika Serikat pun, Bapak demokrasi modern sering dikritik karena pengelolaan pemerintahannya sering dipengaruhi oleh segelintir pemilik modal (kapitalis) yang merupakan sinonim oligarki.
Sudah jamak diketahui, oligarki dapat mempengaruhi pemerintahan suatu negara melalui berbagai cara dan praktik, yang sering kali berdampak merusak demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika dilihat, pertama, dari “pengaruh ekonomi.” Oligarki adalah kelompok pemilik modal. Mereka ini menggunakan kekayaan ini untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik yang menguntungkan kepentingan kelompok mereka sendiri.
Kedua, menumbuhkan praktik korupsi dan nepotisme. Oligarki cenderung memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroni mereka. Ini dapat mendorong korupsi dan nepotisme, posisi penting dalam pemerintahan diberikan kepada anggota keluarga atau teman dekat mreka.
Ketiga, oligarki seringkali memiliki atau mengendalikan media massa, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi opini publik dan mengarahkan narasi politik sesuai dengan kepentingan kelompok mereka.
Keempat, oligarki dapat membatasi partisipasi politik rakyat biasa. Ini dapat mengurangi representasi dan partisipasi demokratis, membuat pemerintah lebih responsif terhadap kepentingan oligarki daripada kepentingan umum.
Kelima, oligarki juga dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui lobi dan tekanan politik. Mereka dapat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi menguntungkan kelompok usaha mereka, sering kali dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.
Menutup Ruang Oligarki
Untuk mengurangi peluang terbukanya praktik oligarki dalam negara demokratis, itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Itu dapat dimulai dari reformasi sistem pemilu untuk memastikan bahwa semua suara memiliki bobot yang sama dan mengurangi pengaruh uang dalam politik. Ini bisa termasuk pembatasan dana kampanye dan transparansi dalam pembiayaan politik.
Kedua, meningkatkan kekuatan dan independensi lembaga anti-korupsi untuk mengawasi dan menindak praktik korupsi yang sering kali muncul dari kelompok yang terafiliasi dengan oligarki. Ketiga, mendorong transparansi dalam pemerintahan dan bisnis dengan mewajibkan pelaporan yang jelas (akuntabilitas) dan transparan tentang kepemilikan dan pengaruh.
Ketiga, meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya oligarki dan pentingnya partisipasi politik yang aktif. Pendidikan politik dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan cara-cara untuk terlibat dalam proses demokrasi.
Keempat, memberikan kebebasan dan menjamin independensi pers (media) untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tidak dikendalikan oleh kepentingan oligarki.
Kelima, mendorong partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Organisasi ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan oligarki dengan mengadvokasi kepentingan publik.
Keenam, menjaga integritas pribadi, terutama para pemimpin politik agar mereka dengan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau nepotisme, dan menjadi teladan dalam pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ketujuh, pentingnya dukungan pada lembaga-lembaga demokrasi seperti badan pengawas pemilu dan lembaga anti-korupsi untuk menindak pelaku oligarki. Pemimpin politik perlu memperkuat lembaga-lembaga ini untuk melawan pengaruh oligarki secara efektif. Kedelapan, pemimpin politik satu langkah menghadapi kelompok oligarki. Jika mereka tidak bersatu, itu dapat menciptakan hambatan dalam mengimplementasikan reformasi yang diperlukan untuk mengurangi pengaruh oligarki.
Terakhir, satu hal lain yang perlu diperhatikan, oligarki dapat memanfaatkan politik identitas dan manipulatif untuk memecah belah masyarakat dan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang sebenarnya penting. Ini dapat menyulitkan pemimpin politik untuk membangun koalisi yang kuat dalam melawan oligarki. Ini adalah politik belah bambu.
Oligarki dan Politik Dinasti
Kelompok oligarki dan pelaku politik-dinasti memiliki benang merah yang kuat. Ketika mereka dapat menyatu, kekuasaan sering kali diwariskan dalam keluarga atau kelompok tertentu, mirip dengan bagaimana oligarki mengkonsentrasikan kekuasaan pada segelintir keluarga atau kelompok usaha mereka. Praktik ini cenderung mempertahankan kekuasaan dalam lingkaran yang sempit, mengurangi peluang bagi partisipasi yang lebih luas. Kelompok oligarki sering kali menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk mendukung politik dinasti. Mereka dapat memberikan dukungan finansial dan sumber daya lainnya untuk memastikan bahwa anggota keluarga atau kelompok mereka tetap berkuasa dan mengeruk kekayaan negara melalui cara-cara korupsi dan penyelewengan kekuasaan.
Dalam politik dinasti, posisi penting sering kali diberikan kepada anggota keluarga atau teman dekat, sementara oligarki menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroni mereka. Dari sini dapat dipahami bahwa oligarki dan politik dinasti dapat mempengaruhi kebijakan publik untuk menguntungkan kepentingan mereka sendiri, sering kali dengan mengorbankan kepentingan umum. Itu sudah pasti dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan adil (fair).
Secara kasat mata, hari ini, sekelompok pengusaha tertentu atau oligarki telah memainkan peran penting, terutama dalam satu dekade terakhir ini di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pada saat yang sama, praktik politik dinasti turut mengiringinya. Publik sudah melihat hampir semua keluarga Jokowi telah mendapatkan jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena itu, tidak mengejutkan jika masyarakat Indonesia hari ini, terutama dari kalangan kampus dan komunitas pro-demokrasi kembali turun dan berorasi di jalan-jalan dan di depan gedung-gedung perwakilan rakyat, seperti DPR, DPRD, Mahkamah Konstitusi, dll. Satu tuntutan mereka, Jokowi harus diberikan disadarkan jika bisa diturunkan secara paksa sebelum masa pemerintahannya berakhir, 20 Oktober 2024. Apakah gerakan mahasiswa dan pro-demokrasi berhasil, kita lihat perkembangan gerakan demonstrasi yang kian eskalatif di ujung peringatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta.
Tulisan ini dirujuk ke beberapa sumber media online dan ditulis ulang oleh M. Saleh Mude dan Alif we Onggang, Pengelola Majalah PINISI, BPP KKSS.
