Kolom Muchlis Patahna
Pendiri Pesantren Modern Darul Mukhlisin
Polisi bukan semata-mata aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan. Lebih dari itu, polisi adalah pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Kehadirannya di tengah kehidupan rakyat sejatinya menghadirkan rasa aman, ketenteraman, dan kepercayaan.
Dalam negara demokratis, kekuatan kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan menindak pelanggaran hukum, tetapi juga dari kesanggupannya membangun hubungan yang humanis dengan masyarakat. Polisi yang baik bukan hanya ditakuti karena kewenangannya, melainkan dihormati karena integritas, keteladanan, dan pengabdiannya.
Keamanan sejati tidak lahir semata-mata dari tindakan represif. Ia tumbuh dari kepercayaan. Ketika masyarakat merasa dilindungi, mereka akan lebih terbuka untuk bekerja sama. Ketika polisi hadir dengan sikap santun, adil, dan tidak diskriminatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan martabat manusia.
Polisi dan Dunia Pesantren
Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, dunia pesantren memiliki posisi yang sangat strategis. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembentukan karakter, penanaman akhlak, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Di tengah kehidupan pesantren, para santri dididik untuk menghormati sesama, menjunjung adab, mencintai ilmu, serta memahami pentingnya tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan cita-cita kepolisian dalam membangun masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadaban.
Karena itu, hubungan polisi dengan pesantren seharusnya dibangun dalam semangat kemitraan, bukan sekadar hubungan formal antara aparat dan lembaga masyarakat.
Polisi dapat hadir di lingkungan pesantren sebagai sahabat dan mitra dialog. Bukan hanya ketika terjadi persoalan keamanan, tetapi juga dalam kegiatan pendidikan, penyuluhan hukum, pembinaan generasi muda, pencegahan narkoba, perlindungan anak, serta penguatan literasi digital agar para santri tidak mudah terjebak dalam hoaks, ujaran kebencian, dan paham kekerasan.
Sebaliknya, pesantren dengan tradisi keilmuan dan keteladanan para kiai dapat menjadi mitra moral bagi kepolisian. Para ulama dan pengasuh pesantren memiliki kemampuan membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan keagamaan yang menyejukkan dan penuh hikmah.
Kolaborasi ini menjadi penting karena keamanan bukan hanya urusan aparat. Keamanan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa.
Dalam menjalankan tugasnya, polisi tentu menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berbagai persoalan sosial, konflik masyarakat, kejahatan, dan dinamika politik menuntut profesionalisme serta ketegasan.
Namun, ketegasan harus tetap berada dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewenangan yang besar harus disertai tanggung jawab yang besar pula.
Setiap tindakan kepolisian perlu mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penegakan hukum tidak boleh kehilangan sentuhan kemanusiaan. Sebab, di balik setiap persoalan yang dihadapi, terdapat manusia yang memiliki hak dan martabat.
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama kepolisian. Kepercayaan itu tidak dapat dibangun hanya melalui slogan atau seruan, melainkan melalui tindakan nyata, pelayanan yang tulus, serta keberanian untuk memperbaiki diri.
Polisi yang hadir membantu masyarakat kecil, melindungi kelompok rentan, mendengarkan keluhan warga, dan menyelesaikan persoalan secara adil akan memperoleh tempat terhormat di hati rakyat.
Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hidup merupakan kenyataan yang harus dirawat sebagai kekuatan, bukan dijadikan sumber perpecahan.
Dalam kehidupan kebangsaan ini, polisi memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama. Pesantren, bersama lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dapat menjadi ruang strategis untuk menumbuhkan kesadaran tentang toleransi, persaudaraan, dan cinta tanah air.
Sinergi antara kepolisian dan pesantren bukan hanya bermanfaat bagi keamanan lingkungan, tetapi juga bagi masa depan generasi muda. Santri yang memahami hukum dan kebangsaan akan tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Polisi yang memahami nilai-nilai pesantren akan semakin dekat dengan denyut kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, polisi yang ideal adalah polisi yang mampu menegakkan hukum sekaligus merawat kemanusiaan. Polisi yang tegas terhadap kejahatan, tetapi santun terhadap masyarakat. Polisi yang hadir bukan untuk menciptakan jarak, melainkan membangun kedekatan.
Dunia pesantren pun dapat menjadi salah satu mitra penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Sebab, keamanan yang kokoh tidak hanya dibangun dengan kewenangan dan kekuatan, tetapi juga dengan akhlak, kepercayaan, dan kebersamaan.
Polisi mengayomi, melindungi, dan melayani. Pesantren mendidik, menuntun, dan mencerahkan. Ketika keduanya berjalan bersama, yang tumbuh bukan hanya keamanan, melainkan juga peradaban yang damai dan bermartabat.
Insiden Sukoharjo dan Ujian Kepercayaan
Namun, hubungan baik antara kepolisian dan dunia pesantren dapat terganggu apabila terjadi tindakan aparat yang dinilai melukai rasa aman dan kehormatan lingkungan pendidikan Islam.
Peristiwa penyerbuan di Ponpes Putri Hamalatul Quran, Sukoharjo, yang disebut melibatkan tindakan brutal aparat kepolisian terhadap santriwati, menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Apalagi jika benar terdapat tindakan menodongkan senjata kepada para santriwati.
Peristiwa seperti ini tidak cukup dijelaskan hanya sebagai persoalan administrasi atau prosedur operasional. Pernyataan bahwa tindakan aparat telah sesuai prosedur juga tidak serta-merta mengakhiri persoalan. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana tindakan itu dilakukan, dan apakah seluruh prosedur telah dijalankan secara proporsional serta menghormati hak-hak warga.
Jika terdapat pelanggaran, harus ada pemeriksaan yang transparan dan pertanggungjawaban yang tegas. Sebaliknya, jika terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, hal itu juga perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi fitnah dan konflik yang lebih luas.
Dalam konteks ini, muncul pula dugaan bahwa insiden tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk membangun pembusukan terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dugaan ini perlu disikapi secara hati-hati dan diuji berdasarkan bukti, bukan semata-mata asumsi atau spekulasi politik.
Sebagian pihak mungkin melihat kemungkinan adanya kekuatan lama yang merasa terganggu oleh agenda pembenahan dan pemberantasan praktik-praktik yang merugikan institusi. Jika memang ada pihak yang sengaja memanfaatkan atau merekayasa situasi untuk melemahkan kepemimpinan Kapolri, hal itu tentu merupakan persoalan serius yang harus diusut.
Skenario semacam itu, apabila terbukti, dapat menjadi cara untuk merusak legitimasi kepemimpinan dengan membenturkan institusi kepolisian dan basis masyarakat Islam. Insiden yang melibatkan pesantren berpotensi memicu kemarahan PBNU, MUI, para ulama, dan umat Islam secara luas.
Narasi yang kemudian berkembang bisa sangat merugikan: “Katanya menghormati ulama, tetapi anak buahnya menodongkan senjata kepada santriwati.”
Namun, dugaan adanya skenario pembusukan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kemungkinan kesalahan aparat. Dua hal harus dipisahkan secara jernih: tanggung jawab atas tindakan di lapangan dan kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan peristiwa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Kapolri harus memastikan bahwa setiap tindakan aparat berada dalam kendali hukum dan etika kepolisian. Pada saat yang sama, institusi juga perlu membuka ruang pemeriksaan yang independen agar kebenaran tidak dikalahkan oleh kepentingan siapa pun.
Justru dengan bersikap terbuka, tegas, dan adil, kepolisian dapat menjaga kehormatan institusi sekaligus membuktikan bahwa pembenahan yang dilakukan bukan sekadar slogan.
