Kolom Dr. H. Mansur M., SH, M.M
Belakangan sering terjadi serangan teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Barat dan Papua sehingga menimbulkan korban jiwa rakyat yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi krisis kenegaraan yang tidak biasa, sehingga sepatutnya kehadiran negara harus terwujud untuk menangani kondisi kritis ini sesegera mungkin.
Berbagai persoalan saling bertaut dan penulis mencoba mengurainya. Paling tidak, bisa saya gambarkan bahwa penting untuk mengevaluasi kinerja aparat keamanan (Apkam) dan unsur intelijen demi peningkatan dan penguatan peran tugas, termasuk aparatur pemerintah di tingkat bawah seperti di distrik dan kampung-kampung. Terutama Apkam dan intelijen di daerah-daerah strategis, di samping kawasan rawan terjadinya konflik komunal dan antarkelompok masyarakat.
Sementara itu di kalangan Orang Asli Papua (OAP) mengental perbedaan visi politik di antara mereka belum lagi ancaman disintegrasi serta isu penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua. Karena itu, perlu perhatian yang lebih konkret terhadap dukungan jumlah personil struktural atau organik, serta dukungan penugasan atas tugas-tugas yang lebih strategis. Lini ini harus diperkuat melihat kondisi geografis Papua yang sangat luas.
Selain itu, penting kiranya dukungan sarana dan prasarananya serta peralatan alusista agar lebih optimum. Adalah ironis dengan kemajuan sistem demokrasi kita, tata kelola pemerintahan sebagaimana Apkam di Papua masih sangat terbatas peralatannya. Padahal semakin maju sebuah negara, maka semakin modern pula infrastruktur persenjatannya, termasuk peran Apkam dan intelijen sebagai benteng pertahanan negara yang kuat dan berwibawa.
Adalah mustahil, kinerja alat negara itu sukses, tanpa dibarengi dengan penguatan fasilitas alusista yang memadai. Manakala ada indikasi dan potensi konflik maka serta merta sistem pun bekerja secara teknologis, seperti piranti komunikasi yang modern. Atau alusista yang mutakhir ditempatkan di kawasan-kawasan strategis dan perbatasan. Karenanya, setiap saat mudah memobilsasi angkutan udara seperti helikopter dan pesawat operasional lainnya. Dan Apkam pun senantiasa sigap di daerah rawan konflik.
Contohnya, saat pandemi Covid-19 ternyata TNI/Polri juga ikut membantu jajaran pemerintahan sipil dan terbilang sukses. Demikian halnya ketika datang bencana, hampir semua pasukan elite digerakkan dengan cepat. Belajar dari situ, maka tidak bisa satu sektor pemerintahan saja yang maju melainkan perhatian juga harus sepenuhnya diarahkan kepada semua lintas sektoral termasuk Apkam TNI/Polri.
Prinsipnya, apabila kinerja dimaksimalkan, maka otomatis sukses pelaksanaan tugas demi bangsa dan negara sehingga semua komponen rakyat ikut merasakannya. Karena kinerja individu tinggi, ini akan berdampak pada kinerja organisasi yaitu negara. Tak kalah penting adalah kompensasi atau kesejahteraan aparat prajurit khususnya yang bertugas di perbatasan atau pedalaman yang selama ini terbatas dukungan based needs (sandang, papan dan pangan) bahkan seadanya. Ditambah lagi minimnya akses informasi dan teknologi sehingga menghambat komunikasi.
Bahkan dengan keluarga pun sulit menjalin komunikasi karena kondisi geografis, sehingga dibutuhkan peningkatan kesejahteraan bagi keluarganya. Sesungguhnya hak hidup manusia sama kebutuhannya. Pengabdian penting demi bangsa dan negara tetapi aspek kualitas hidup juga penting seperti pendidikan bagi anak-anaknya. Idealnya, negara juga memberikan perlindungan terhadap keluarga aparatur negara yang berjuang dan bekerja untuk memajukan dan melindungi serta mempertahankan bangsanya, bahkan tidak sedikit korban nyawa yang menjadi taruhannya.
Belajar dari teori Abraham Maslow tentang teori kebutuhan dengan hirarki based needs (85%), safety and security needs (70%), sociale needs (50%), esteen needs (40%) and self actualization needs (10%). Jadi faktor kenyamanan dan keamanan nomor dua dalam kehidupan manusia, sehingga negara perlu ekstra dalam perlindungan kenyamanan dan keamanan dalam hidup dan kehidupan rakyatnya.
Tak terbayangkan kinerja Apkam (TNI/Polri) dan instansi lainnya bila lemah dalam penguatan dan peningkatan sarana prasarana, perlengkapan, serta tingkat kesejahteraannya, meskipun mereka juga manusia biasa dan memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga. Daripada anggaran hanya untuk pos yang kurang efektif, tentu jauh lebih berarti bila dialokasikan kepada peningkatkan kesejahteraan dan perlindungan rakyat.
Mansur adalah Ketua BPW KKSS Papua, dan telah dua tahun alih tugas sebagai dosen di Universitas Yapis Papua Jayapura di bawah LL-Dikti Wil XIV Papua dan Papua Barat. Pengalamannya berkeliling di kabupaten/kota saat bertugas di Ditsospol (sekarang Kesbangpol) Provinsi Papua, dan sering berjalan kaki hingga ke pedalaman Papua dan mampu menghayati dan mengenal kondisi riil Papua.
