PINISI.co.id- Ketua Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA), Syamsul Bahri mendorong peningkatan kualitas pelayanan hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia beserta badan peradilan di bawahnya agar semakin inovatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Halalbihalal dan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar pada Rabu (29/4) di Command Centre Lantai 2 MA Tower.
Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan MA, Ketua Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) Irfan Kamil, serta Ketua Bidang Hukum dan HAM Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), Barent Siagian.
Dalam forum tersebut, para tokoh media menekankan pentingnya transparansi, kredibilitas, serta komunikasi publik yang efektif dalam mendukung kinerja lembaga peradilan.
Syamsul Bahri menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama yang harus dijaga oleh seluruh aparatur peradilan. Menurutnya, komitmen terhadap integritas menjadi kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Selain itu, ia menyoroti peran strategis Humas yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang proaktif antara lembaga peradilan dan masyarakat.
Humas diharapkan mampu menghadirkan keterbukaan informasi, memberikan edukasi hukum kepada publik, serta responsif terhadap berbagai isu yang berkembang. “Humas harus mampu memberikan klarifikasi yang cepat, akurat, dan terukur terhadap dinamika hukum di masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, FORSIMEMA juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga peradilan dan media sebagai mitra strategis. Keterbukaan informasi dinilai akan membantu media menyajikan pemberitaan yang berimbang dan akurat, sekaligus meminimalisasi potensi misinformasi.
“Dalam konteks transformasi digital, peradilan juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai platform, seperti situs resmi dan media sosial, guna memperluas akses informasi kepada masyarakat,” tambah Syamsul.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Humas. Petugas Humas diharapkan memiliki kompetensi dalam komunikasi publik, manajemen krisis, serta literasi digital agar mampu menjalankan fungsi secara profesional.
Forum ini menegaskan bahwa peradilan yang bersih dan berintegritas harus diiringi dengan pelayanan informasi yang terbuka dan inklusif.
“Dengan penguatan peran Humas, MA dan seluruh jajaran peradilan diharapkan dapat menunjukkan komitmen transparansi secara lebih nyata kepada masyarakat,” pungkas Syamsul Bahri. (Lif)
