Catatan Syamsul Bahri
Istilah “efisiensi” kini menjadi bagian penting dalam kebijakan publik dan dunia korporasi. Namun, penerapannya dapat mencerminkan dua hal berbeda: kepedulian atau justru sikap acuh, tergantung pada tujuan dan cara pelaksanaannya.
Efisiensi mencerminkan kepedulian ketika dijalankan untuk menjaga keberlanjutan. Dalam konteks media dan lembaga publik, hal ini terlihat dari penentuan prioritas yang tepat, perlindungan terhadap fungsi-fungsi penting, serta komunikasi yang terbuka. Efisiensi juga diarahkan pada optimalisasi kinerja melalui inovasi, bukan sekadar pengurangan sumber daya.
Sebaliknya, efisiensi dapat menunjukkan sikap acuh ketika hanya berorientasi pada angka. Dampak terhadap manusia, kualitas kerja, dan akses informasi publik menjadi terabaikan. Kebijakan yang diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan juga memperkuat kesan ini. Dalam jangka panjang, pendekatan seperti ini berpotensi mengganggu transparansi dan menurunkan kepercayaan publik.
Dalam dunia jurnalisme dan birokrasi, efisiensi berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan fungsi media.
Pengurangan dukungan terhadap media dapat mempersempit ruang transparansi, terutama bagi lembaga hukum seperti Mahkamah Agung dan peradilan. Di sisi lain, kesejahteraan jurnalis turut menentukan kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Pada akhirnya, efisiensi adalah alat. Nilainya ditentukan oleh bagaimana ia digunakan—apakah untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan, atau sekadar memangkas tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas.
