PINISI.co.id- Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA) Syamsul Bahri menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, program TJSL yang sebelumnya dikenal sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki mandat strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan berbagai pertanyaan terkait efektivitas dan ketepatan sasaran.
“Setiap tahun, dana TJSL yang nilainya mencapai triliunan rupiah digelontorkan oleh BUMN. Pertanyaannya, apakah dana tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah atau justru terjebak dalam birokrasi dan kegiatan seremonial semata?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa media massa memiliki peran penting sebagai pilar kontrol sosial untuk mengawal akuntabilitas program-program TJSL. Audit yang dilakukan tidak cukup hanya berfokus pada aspek administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga harus mampu mengukur dampak nyata yang dirasakan masyarakat penerima manfaat.
Syamsul mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan program TJSL berpotensi melenceng dari tujuan utamanya.
Pertama, masih adanya pola pikir “sekadar menggugurkan kewajiban” di sejumlah program TJSL. Akibatnya, kegiatan yang dilaksanakan lebih berorientasi pada pencapaian indikator kinerja perusahaan dan kebutuhan dokumentasi laporan tahunan dibandingkan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Kedua, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana TJSL. Tanpa pengawasan yang kuat dan audit independen yang hasilnya dapat diakses publik, dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial berpotensi disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan lain.
Ketiga, penyaluran bantuan yang tidak merata. Program TJSL sering kali terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau daerah sekitar kantor pusat perusahaan, sementara masyarakat di daerah terpencil, wilayah pesisir, dan kelompok marginal justru masih minim mendapatkan perhatian.
Keempat, kurangnya keterlibatan media dan masyarakat dalam proses pengawasan. Tertutupnya akses informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran membuat publik kesulitan melakukan verifikasi terhadap efektivitas program di lapangan.
Untuk mengembalikan TJSL pada tujuan utamanya sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, FORSIMEMA mendorong dilaksanakannya audit yang lebih komprehensif dan transparan.
“Kunci utama efektivitas TJSL terletak pada transparansi serta pelibatan aktif masyarakat lokal dan media sebagai pengawas independen,” tegasnya.
Ia menilai bahwa audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa maupun auditor independen tidak boleh hanya memeriksa besarnya anggaran yang telah disalurkan, melainkan juga harus mengukur outcome atau dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, setiap BUMN perlu membuka data penyaluran TJSL secara transparan dan mudah diakses publik. Dengan demikian, media dan masyarakat dapat melakukan verifikasi langsung terhadap pelaksanaan program, termasuk menilai apakah bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.
FORSIMEMA juga mendorong perubahan orientasi program TJSL dari bantuan yang bersifat karitatif menuju pemberdayaan berkelanjutan. Bentuk program seperti pengembangan UMKM, peningkatan akses kesehatan dan sanitasi di daerah terpencil, penguatan pendidikan, serta pelestarian lingkungan dinilai lebih mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Menurut Syamsul, fungsi kontrol sosial yang dijalankan media secara kritis, objektif, dan berintegritas sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola TJSL BUMN berjalan sesuai tujuan. Dana publik yang dikelola BUMN, lanjutnya, harus kembali sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat secara merata, transparan, dan tepat sasaran.
“Sudah saatnya audit TJSL tidak hanya menghitung berapa banyak dana yang dikeluarkan, tetapi juga mengukur seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan TJSL harus dinilai dari dampaknya, bukan sekadar dari laporan dan seremoni,” pungkasnya. (Man)
