PINISI.co.id- Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berencana membangun 8.900 rumah dinas (rumdis) bagi hakim di seluruh Indonesia.
Berdasarkan laporan resmi per 14 Mei 2026, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk membangun rumah jabatan atau rumah dinas bagi para hakim di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga marwah, wibawa, serta independensi para penegak hukum, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.
Syamsul Bahri menegaskan bahwa pembangunan rumah dinas bagi hakim bukan sekadar penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas lembaga peradilan.
“Komitmen Presiden Prabowo adalah angin segar bagi dunia peradilan dan menjadi langkah positif menuju penguatan integritas hakim di Indonesia. Namun, tugas kita bersama, termasuk media, adalah memastikan pembangunan 8.900 rumah dinas ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari hambatan birokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini masih banyak hakim di daerah, terutama di wilayah terpencil dan kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yang harus tinggal di rumah kontrakan atau fasilitas yang kurang memadai. Kondisi tersebut dinilai rentan terhadap gangguan keamanan maupun potensi intervensi dari pihak-pihak yang berperkara.
Dengan tersedianya rumah dinas yang layak dan terintegrasi, para hakim diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, aman, dan independen tanpa tekanan eksternal.
Selain itu, FORSIMEMA-RI menilai program pembangunan rumah dinas ini juga menjadi bentuk pemerataan perhatian pemerintah terhadap aparat peradilan di seluruh Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
Sebagai organisasi yang mewadahi jurnalis peliput Mahkamah Agung, FORSIMEMA-RI menyatakan siap ikut mengawal realisasi program tersebut agar berjalan transparan dan tepat guna.
Syamsul Bahri menambahkan, media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial untuk memastikan anggaran yang dikucurkan benar-benar menghasilkan bangunan yang layak dan dapat dimanfaatkan para hakim di berbagai daerah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk menyukseskan program nasional tersebut, mulai dari Mahkamah Agung yang melakukan pemetaan kebutuhan prioritas rumah dinas, kementerian terkait yang memastikan kualitas pembangunan, hingga masyarakat dan media yang melakukan pengawasan partisipatif.
Program pembangunan rumah dinas hakim ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia, sehingga para hakim dapat berdiri tegak, independen, dan berwibawa dalam menegakkan keadilan. (Man)
